Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari belum menjalankan fungsi komunikasi pemerintah kepada publik secara optimal. Menurutnya, pola komunikasi yang dibangun Qodari justru berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dedi mengatakan cara Qodari berkomunikasi memunculkan kesan bahwa ia lebih berperan sebagai juru bicara pribadi ketimbang representasi pemerintah yang mengedepankan kepentingan publik.
“Qodari sendiri gagal mencerminkan elite yang berpihak pada publik, dia lebih seperti juru bicara pribadi dan ini berisiko terhadap nama baik pemerintah,” kata Dedi saat dihubungi, Minggu (19/7/2026).
Menurut Dedi, komunikasi pemerintah semestinya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan berbagai kebijakan. Namun, fungsi itu dinilainya belum dijalankan dengan baik.
“Komunikasi pemerintah pada publik tidak dijalankan dengan baik oleh Qodari. Pemerintah seharusnya sudah mengevaluasi itu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila Qodari tetap menjadi wajah komunikasi pemerintah tanpa evaluasi, kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun pemerintah berpotensi terus menurun.
“Jika Qodari tetap dibiarkan mewakili komunikasi pemerintah, bukan tidak mungkin justru publik semakin tidak percaya pada Presiden maupun pemerintah, karena kualitas komunikasinya buruk,” ucap Dedi.
Dedi juga menilai Presiden Prabowo perlu memberi perhatian serius terhadap kualitas komunikasi pemerintah karena tingkat kepercayaan publik dapat berimplikasi pada dinamika politik, termasuk pemilu mendatang.
Sebagai pembanding, Dedi menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mampu membangun komunikasi pemerintahan yang lebih efektif, salah satunya karena adanya satu juru bicara pemerintah yang menjadi rujukan utama publik.
