Perdebatan di media sosial mengenai transformasi digital di sekolah kembali mengemuka, kali ini terkait penerapan model “kelas pintar” yang dinilai menyentuh dua isu sensitif sekaligus: beban finansial orang tua dan potensi ketimpangan antar kelas. Di tengah pro dan kontra, pihak sekolah serta otoritas setempat menekankan pentingnya konsensus dan transparansi dalam pelaksanaannya.
Di Sekolah Dasar Nguyen Du, model kelas pintar mulai diimplementasikan lebih luas. Pada tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 5 dari 8 kelas satu akan menerapkan model tersebut. Selain itu, ada 3 kelas dua serta 1 kelas tiga yang melanjutkan penerapan dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap kelas tetap mempertahankan rasio 40–42 siswa per guru, dengan dukungan perangkat seperti layar interaktif, tablet pribadi, dan sistem materi pembelajaran digital yang diharapkan membawa pembaruan dalam metode belajar-mengajar.
Namun, setelah informasi ini menyebar di media sosial, diskusi di berbagai grup orang tua memunculkan ratusan komentar. Kelompok yang mendukung menilai langkah ini relevan dengan tuntutan era digital dan dapat membantu anak terbiasa dengan teknologi sejak dini. Sebaliknya, sebagian orang tua menyatakan kekhawatiran, terutama terkait biaya.
Rincian biaya yang dipersoalkan mencakup pengadaan perlengkapan kelas—seperti layar interaktif, komputer, dan instalasi—dengan total sekitar 85,8 juta VND. Meski sudah ada penggalangan dana, rata-rata kontribusi per siswa untuk peralatan bersama masih lebih dari 1,8 juta VND. Selain itu, ada kebutuhan perangkat individual berupa tablet dengan perkiraan harga sekitar 8,5 juta VND per siswa.
Salah satu orang tua calon siswa kelas satu menyampaikan keberatan atas potensi beban ekonomi tersebut. Ia menilai akses teknologi memang bermanfaat, tetapi total biaya yang bisa mencapai puluhan juta VND per siswa—baik untuk kebutuhan bersama maupun perangkat pribadi—dapat memberatkan banyak keluarga. Orang tua itu juga mempertanyakan apakah penerapan teknologi dilakukan terlalu cepat untuk anak usia dini.
Selain faktor biaya, kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi terciptanya “kesenjangan kaya-miskin” di lingkungan sekolah. Pelabelan kelas menjadi “pintar” dan “tradisional” dinilai berisiko memicu perbandingan, sehingga siswa di kelas reguler dapat merasa kurang percaya diri atau dianggap tidak memperoleh sumber daya pendidikan yang setara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SD Nguyen Du, Tran Thi Thu Cuc, menegaskan bahwa penerapan model ini didasarkan pada prinsip sukarela dan kesepakatan orang tua. Ia juga menekankan perlunya membedakan antara pengeluaran untuk fasilitas bersama dan aset pribadi agar tidak terjadi salah paham.
Menurut Cuc, biaya tablet sebesar 8,5 juta VND merupakan pengeluaran untuk perangkat milik keluarga, bukan kewajiban pembelian dari sekolah. Sekolah juga tidak mewajibkan orang tua membeli tablet baru atau merek tertentu. Keluarga dapat menggunakan perangkat yang sudah dimiliki selama kompatibel dengan perangkat lunak pembelajaran yang digunakan di kelas.
Terkait kekhawatiran diskriminasi, pihak sekolah menyatakan seluruh siswa tetap menggunakan buku teks yang sama dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta mengikuti Program Pendidikan Umum 2018. Perbedaan kelas pintar disebut hanya pada alat bantu untuk meningkatkan pembelajaran visual. Perangkat juga berada dalam pengawasan ketat guru dan tidak digunakan secara bebas oleh siswa maupun untuk hiburan.
Seorang orang tua siswa kelas 2C, Ha Thi Hoa, menyampaikan pengalaman yang lebih positif. Ia mengatakan para orang tua sempat menghabiskan hampir tiga bulan untuk meneliti harga dan kualitas dari berbagai penyedia sebelum implementasi. Ia juga menyebut perangkat lunak pembelajaran memiliki fungsi pemblokiran aplikasi yang tidak diperlukan, sehingga membantu mengurangi kekhawatiran orang tua. Setelah berjalan, ia melihat anaknya menjadi lebih tertarik dan lebih proaktif dalam belajar.
Dari sisi pemerintah setempat, Wakil Ketua Komite Rakyat Kelurahan Thanh Sen, Tran Thuy Nga, menyebut penerapan kelas pintar sebagai wujud kebijakan transformasi digital dari pemerintah pusat dan sektor pendidikan. Meski demikian, ia mengakui komunikasi sekolah masih terbatas sehingga memicu kesalahpahaman di masyarakat.
Nga menyatakan pihak berwenang telah meminta sekolah mengambil pelajaran dalam penyampaian informasi. Menurutnya, ketika terjadi perubahan guru wali kelas atau saat memulai program mobilisasi sosial, informasi perlu disampaikan secara konsisten dan transparan. Sekolah juga diminta terbuka terhadap masukan yang valid agar dapat melakukan penyesuaian.
Salah satu pemicu kontroversi yang disorot adalah penamaan “Kelas Pintar” yang dinilai memberi kesan kelas lain “tidak pintar” dan memicu perbandingan yang tidak perlu. Komite Rakyat Kelurahan Thanh Sen meminta sekolah mempertimbangkan penyesuaian istilah agar lebih sesuai dengan kenyataan, misalnya menjadi “kelas aplikasi teknologi digital” atau “kelas penggunaan perangkat pintar,” sehingga menekankan bahwa perubahan terletak pada metode pendukung pembelajaran, bukan label kemampuan siswa.
Setelah lebih dari dua tahun uji coba di sejumlah sekolah di Kelurahan Thanh Sen—termasuk SD Bac Ha, SD Nam Ha, dan SD Nguyen Du—pemerintah setempat menilai kebutuhan orang tua terhadap akses teknologi memang nyata. Sebelumnya, setiap sekolah hanya memiliki satu ruang kelas bersama sehingga frekuensi pemakaian oleh siswa rendah. Memasukkan perangkat ke tiap ruang kelas disebut sebagai solusi, namun pelaksanaannya memerlukan perencanaan lebih cermat, terutama terkait peta jalan.
Di SD Nguyen Du, peta jalan penerapan menyebut siswa kelas satu akan lebih dulu diperkenalkan dengan model tersebut. Tablet pribadi baru direncanakan digunakan secara resmi mulai kelas dua, dengan pengadaan pada akhir semester dua kelas satu. Masa transisi ini dipandang sebagai waktu bagi orang tua untuk bersiap secara psikologis dan finansial, sekaligus kesempatan bagi sekolah untuk meninjau dan mengevaluasi efektivitas model di lapangan.
Perdebatan seputar kelas pintar menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan bukan semata soal pengadaan perangkat. Di samping investasi teknologi, transparansi, komunikasi yang konsisten, dan evaluasi efektivitas implementasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga lingkungan pendidikan yang sehat dan adil bagi seluruh siswa.
