Jakarta — Peneliti CIE Muhammad Chaerul menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar elemen Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) bersama BEM Universitas Indonesia (UI) di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (6/10/2025). Menurut Chaerul, aksi yang dikemas sebagai ruang dialog rakyat tersebut dinilai lebih kental bernuansa propaganda politik dibanding penyampaian aspirasi murni masyarakat.
Chaerul menilai tuntutan yang dibawa massa terlihat tumpang tindih karena memuat beragam isu, mulai dari kenaikan pajak, Undang-Undang Cipta Kerja, Palestina, hingga kriminalisasi aktivis. Ia juga menyoroti spanduk dan poster yang dipajang, yang menurutnya cenderung provokatif serta menyerang pemerintah maupun institusi negara tanpa menawarkan solusi yang jelas.
“Kalau kita lihat, aksi ini bukan lagi soal ruang aspirasi rakyat, melainkan wadah propaganda yang berusaha membentuk opini publik seakan-akan negara anti demokrasi. Padahal, justru kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin, terbukti mereka bisa melakukan aksi dengan tertib sampai bubar tanpa gangguan,” ujar Chaerul.
Lebih lanjut, Chaerul menilai tuduhan mengenai adanya “tahanan politik” sebagai narasi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Ia menyatakan, pihak yang ditangkap aparat bukan karena menyuarakan pendapat, melainkan karena diduga melakukan tindakan melanggar hukum saat aksi sebelumnya.
“Jangan sampai publik dibodohi dengan istilah tahanan politik. Indonesia bukan negara otoriter, kita negara demokrasi. Aparat bertindak karena ada indikasi pelanggaran hukum, bukan karena membungkam kritik,” tegasnya.
Chaerul juga menyoroti keterlibatan kelompok eksternal di luar mahasiswa, seperti buruh dan aktivis yang disebut memiliki agenda masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan aksi lebih menyerupai konsolidasi politik jalanan ketimbang forum akademis yang sehat.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dibangun dalam aksi tersebut. Chaerul mengajak publik bersikap lebih kritis dan tidak serta-merta mempercayai isu yang dibungkus sebagai perjuangan demokrasi, namun dinilainya bermuatan kepentingan politik tertentu.
“Kritik boleh, berbeda pendapat silakan. Tapi jangan memakai simbol demokrasi untuk menekan pemerintah dengan cara yang menyesatkan publik. Kita harus bisa membedakan mana aspirasi murni dan mana propaganda politik,” pungkasnya.
