Jagat media sosial X dan TikTok pada pertengahan Maret 2026 diwarnai lonjakan pencarian kata kunci yang merujuk pada konten asusila, termasuk frasa “video asli kebaya hitam viral tanpa sensor”. Tren pencarian massal ini memicu kekhawatiran di kalangan praktisi keamanan siber dan penegak hukum karena kerap menjadi pintu masuk peredaran tautan ilegal sekaligus kejahatan siber.
Alih-alih memperoleh informasi yang valid, pengguna yang berburu tautan tersebut berisiko terjebak modus rekayasa sosial (social engineering). Aparat dan instansi terkait disebut terus memantau peredaran tautan semacam ini karena dinilai melanggar regulasi digital dan kesusilaan, serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial melalui peretasan data pribadi.
Berdasarkan analisis tren pencarian (search intent) yang dikemukakan dalam laporan tersebut, ledakan trafik dipengaruhi sindrom Fear of Missing Out (FOMO). Ketika sebuah isu mulai dibicarakan akun berpengikut besar, algoritma platform dapat mengangkatnya menjadi topik tren, sehingga mendorong lebih banyak orang ikut mencari kata kunci serupa.
Dalam situasi itu, pelaku kejahatan siber memanfaatkan momentum dengan teknik Black Hat SEO di media sosial. Mereka disebut mengerahkan banyak akun—termasuk bot—untuk membanjiri kolom komentar dan linimasa dengan narasi seolah memiliki tautan menuju konten yang dicari. Pengulangan kata kunci dilakukan untuk memanipulasi algoritma pencarian agar pengguna yang mengetik kueri tersebut diarahkan ke situs pihak ketiga yang telah disiapkan.
Modus yang dilaporkan muncul dalam beberapa skenario. Pertama, pengguna dialihkan ke situs yang meniru portal berita atau layanan penyimpanan awan dan diminta memasukkan email serta kata sandi, atau kredensial media sosial, dengan dalih “verifikasi batas usia”. Data yang dimasukkan berpotensi dicuri dan dikirim ke server pelaku.
Kedua, tautan unduhan yang diklaim sebagai video justru berisi file instalasi aplikasi Android berekstensi .apk. Nama file dibuat seolah-olah format video. Setelah terpasang, aplikasi dapat meminta izin akses ke SMS, kontak, dan galeri, yang kemudian membuka peluang penyalahgunaan data.
Ketiga, malware yang terinstal dapat bekerja di latar belakang untuk mencegat kode One Time Password (OTP) yang dikirim melalui SMS. Dengan OTP tersebut, pelaku berpotensi mengambil alih akun WhatsApp, meretas dompet digital, hingga menguras saldo mobile banking korban.
Risiko lain yang disebut adalah pencurian identitas, pemerasan berbasis doxing, hingga cryptojacking. Data yang dicuri dapat diperjualbelikan di forum gelap atau digunakan untuk mendaftarkan pinjaman online ilegal sehingga korban ditagih atas pinjaman yang tidak pernah diajukan. Jika pelaku mengakses galeri pribadi, korban dapat diancam penyebaran data atau foto pribadi. Sementara itu, skrip cryptojacking pada situs ilegal bisa memaksa perangkat bekerja maksimal untuk menambang cryptocurrency, menyebabkan perangkat panas, melambat, dan berisiko merusak komponen.
Dari sisi hukum, interaksi dengan konten bermuatan kesusilaan disebut diatur ketat di Indonesia. Laporan tersebut merujuk preseden kasus “Kebaya Merah” pada November 2022, ketika Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap dua pelaku (ACS dan AH) yang memproduksi dan menjual konten asusila.
Regulasi yang disebut dapat menjadi dasar penindakan antara lain Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, Pasal 4 juncto Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat menjerat pihak yang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, atau menyediakan konten pornografi.
Laporan itu juga menekankan bahwa risiko hukum tidak hanya mengintai pembuat konten. Orang yang ikut menyebarkan tautan di grup WhatsApp atau platform lain dapat dikategorikan sebagai pihak yang “mendistribusikan”, sehingga berpotensi diproses dengan pasal serupa.
Untuk mitigasi, sejumlah langkah keamanan digital disarankan. Pengguna diminta menahan dorongan FOMO terhadap konten negatif, memeriksa ekstensi file dan menghindari unduhan dari sumber tidak dikenal—terutama berkas .apk, .exe, atau .zip yang diklaim sebagai video—serta meningkatkan keamanan perangkat dengan menonaktifkan fitur instalasi dari sumber tidak dikenal, menggunakan antivirus, dan memperbarui sistem operasi.
Pengguna juga didorong memanfaatkan fitur pelaporan di platform apabila menemukan akun yang menyebarkan spam tautan berbahaya, serta meneruskan aduan konten negatif dan phishing ke kanal resmi pemerintah, termasuk melalui situs aduankonten.id atau kanal WhatsApp resmi pengaduan Kominfo sebagaimana disebut dalam laporan.
Fenomena perburuan tautan “video kebaya hitam tanpa sensor” pada Maret 2026 dinilai menunjukkan bagaimana rasa penasaran dan rendahnya literasi digital dapat dieksploitasi. Di balik tren pencarian, terdapat ancaman pencurian kredensial, peretasan finansial melalui malware, hingga potensi jerat pidana. Mengabaikan tautan provokatif dan tidak ikut menyebarkannya menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan privasi dan menghindari risiko hukum di ruang siber.
