Komite Rakyat Provinsi Khanh Hoa menilai masih banyak badan usaha, organisasi, usaha rumah tangga, dan pemilik usaha perorangan yang telah berhenti beroperasi, namun belum menyelesaikan prosedur penghentian nomor identifikasi pajak. Selain itu, ditemukan pula banyak wajib pajak yang tidak lagi beroperasi di alamat terdaftar.
Kondisi tersebut dinilai memicu penumpukan berkas, menurunkan kualitas basis data wajib pajak, serta membuka potensi risiko penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal.
Untuk menertibkan situasi itu, pemerintah provinsi melaksanakan kampanye “Pembersihan Nomor Identifikasi Pajak – Menghilangkan Hambatan dalam Bisnis” sesuai Keputusan Nomor 595/QD-CT tertanggal 8 Mei 2026 dari Departemen Pajak. Kampanye ini berfokus pada peninjauan dan standardisasi data wajib pajak, membantu wajib pajak menyelesaikan prosedur penghentian atau memulai kembali kegiatan usaha sesuai ketentuan, mengendalikan kasus baru yang muncul, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan wajib pajak.
Komite Rakyat Provinsi menegaskan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antar lembaga dalam pelaksanaan kampanye tersebut.
Dinas Pajak Provinsi Khanh Hoa ditugaskan memimpin penyusunan rencana pelaksanaan Kampanye 595. Tugasnya mencakup mengklasifikasikan tingkat risiko usaha dan usaha rumah tangga yang menjadi sasaran peninjauan, mengoordinasikan verifikasi kondisi operasional wajib pajak, serta membimbing penyelesaian prosedur sesuai peraturan.
Selain itu, otoritas pajak diminta memperkuat pemeriksaan penggunaan faktur, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak pada kasus-kasus yang memiliki indikator risiko tinggi. Dinas Pajak juga memimpin pengembangan mekanisme berbagi informasi dan pembaruan basis data pajak secara sinkron dengan instansi terkait, serta mendorong sosialisasi Kampanye 595 melalui surat terbuka, infografis, dan dokumen panduan.
Kepolisian provinsi dilibatkan untuk membantu verifikasi wajib pajak atas permintaan otoritas pajak, serta mendukung penanganan organisasi dan individu yang tidak patuh atau tidak kooperatif. Kepolisian juga berkoordinasi dalam verifikasi dan penanganan kasus pemalsuan informasi untuk pendirian usaha dan usaha rumah tangga, termasuk tindakan jual beli faktur, penggelapan pajak, serta penyalahgunaan badan hukum dan nomor identifikasi pajak untuk pelanggaran hukum.
Sementara itu, Departemen Keuangan ditugaskan memimpin pembersihan dan standardisasi data registrasi usaha untuk perusahaan, usaha rumah tangga, dan koperasi. Instansi ini juga diminta mengoordinasikan penanganan ketidaksesuaian data antara sistem registrasi usaha dan sistem manajemen pajak, serta menangani pelanggaran registrasi usaha dalam kewenangannya atas permintaan otoritas pajak.
Di tingkat akar rumput, komite rakyat komune dan kelurahan diminta berkoordinasi erat dengan otoritas pajak untuk memverifikasi alamat usaha, status operasional sebenarnya, serta informasi perwakilan hukum, pemilik usaha, atau pemilik usaha rumah tangga sesuai daftar yang diajukan otoritas pajak. Verifikasi lokasi usaha ditargetkan selesai dalam waktu tiga hari kerja sejak permintaan diterima.
Pemerintah setempat juga diminta mencatat secara terbuka kasus-kasus dengan nomor identifikasi pajak berstatus 03 dan 06 sesuai ketentuan, memperkuat pengawasan wilayah untuk mendeteksi pendirian usaha yang tidak bertujuan produksi atau bisnis yang sah atau menunjukkan tanda pelanggaran hukum, serta membantu penyebaran informasi dan panduan agar wajib pajak mematuhi aturan perpajakan dan pendaftaran usaha.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, Komite Rakyat Provinsi meminta Surat Kabar, Radio dan Televisi Khanh Hoa, serta Asosiasi Pengusaha Provinsi berkoordinasi dengan otoritas pajak menyampaikan tujuan dan pentingnya Kampanye 595. Wajib pajak juga diimbau memeriksa status nomor identifikasi pajak masing-masing, menyelesaikan dokumen dan kewajiban yang belum terpenuhi, serta tidak meminjamkan, menyewakan, atau memperjualbelikan informasi pribadi, tanda tangan digital, maupun rekening bank untuk pendirian atau pengoperasian usaha. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan pemalsuan atau penyalahgunaan informasi.
