Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan purwarupa Dashboard Monitoring APBD yang dirangkaikan dengan Kick-off Meeting Strategi dan Kolaborasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Yudistira Balai Kota, Selasa (28/7/2026). Inovasi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola fiskal berbasis data sekaligus mengoptimalkan potensi PAD melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini, menjelaskan dashboard tersebut dikembangkan untuk menyajikan data, informasi, dan analisis pelaksanaan APBD secara near real-time. Dengan sistem ini, pimpinan daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat memantau pelaksanaan APBD serta mengambil keputusan manajerial secara cepat dan akurat.
Saat ini, dashboard masih berfokus pada monitoring PAD. Ke depan, cakupannya direncanakan diperluas untuk memantau realisasi belanja daerah. Data yang ditampilkan bersumber dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dan akan diperkaya dengan informasi dari masing-masing OPD.
Dalam paparan data, realisasi PAD Kota Yogyakarta pada 2025 tercatat mencapai Rp1,02 triliun atau 107,32 persen dari target. Angka tersebut meningkat 19,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya, melanjutkan tren positif setelah pada 2024 realisasi PAD juga melampaui target sebesar 109,48 persen. Kontributor terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp707,52 miliar atau 69,2 persen dari total PAD.
Hingga 27 Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp579,28 miliar atau 58,53 persen dari target 2026 sebesar Rp989,69 miliar. Capaian ini menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah kota dalam memantau perkembangan penerimaan daerah.
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan bahwa peningkatan PAD memerlukan strategi terintegrasi yang didukung pelayanan publik yang semakin baik serta sistem yang transparan. Menurutnya, karakteristik kota membuat pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah perlu memastikan layanan yang cepat dan mudah, termasuk bagi penyelenggara berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatif.
“Kalau pelayanan kepada penyelenggara event semakin baik, ekosistem ekonomi kreatif akan tumbuh dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” kata Hasto.
