Pemerintah Kota Bitung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung. Kehadiran pimpinan daerah disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota untuk memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan LKPD merupakan tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui penyampaian laporan ini, Pemerintah Kota Bitung memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk selanjutnya diperiksa oleh BPK.

Wali Kota Bitung menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Penyerahan LKPD ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami berupaya agar seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bitung juga menyatakan terus mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan dari tahun ke tahun, antara lain melalui penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Sinergi antara Pemerintah Kota Bitung dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Melalui langkah tersebut, Pemkot Bitung menyatakan optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan memastikan kebijakan serta program pembangunan memberikan dampak positif bagi masyarakat.