Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mematangkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik di Hotel Grandia Bandung, Selasa, 12 Mei 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, SPMB tidak sekadar agenda administrasi tahunan, melainkan upaya memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata. Ia menyebut sistem penerimaan murid baru di Indonesia terus berubah dari tahun ke tahun, baik dari sisi penamaan, mekanisme, maupun pola seleksi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan.
Farhan mengakui, penerimaan siswa baru masih menjadi isu sensitif, terutama di sekolah negeri yang daya tampungnya terbatas dibanding jumlah pendaftar. Namun, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, secara umum daya tampung lulusan SD menuju SMP negeri di Kota Bandung tidak mengalami defisit yang terlalu besar.
Menurut Farhan, persoalan utama justru kerap muncul dalam penerapan sistem domisili atau zonasi yang ditujukan untuk pemerataan akses pendidikan. Karena itu, ia menilai komunikasi publik menjadi faktor penting agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
Ia mengingatkan agar alur informasi tidak terputus. Ketika masyarakat merasa tidak memperoleh penjelasan yang memadai, kata Farhan, keresahan dapat muncul dan berujung pada keributan yang sebenarnya bisa dihindari.
Dalam arahannya, Farhan menyampaikan pelaksanaan SPMB 2026 telah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 mengenai sistem penerimaan murid baru pada jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Aturan tersebut juga dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar proses penerimaan berjalan tertib, jelas, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Farhan menekankan empat prinsip utama yang harus dijaga dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Pertama, keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Ia menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Bandung kehilangan kesempatan bersekolah karena keterbatasan ekonomi, akses informasi, maupun faktor non-akademik lainnya.
Prinsip kedua adalah transparansi dan integritas. Farhan meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan, kepala sekolah, operator sekolah, hingga panitia SPMB menjaga proses penerimaan tetap bersih, terbuka, dan bebas dari penyimpangan. Ia juga meminta Dinas Pendidikan menyiapkan tim khusus komunikasi publik yang aktif memberikan informasi kepada media dan masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, Farhan menyoroti pentingnya pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Menurutnya, masa penerimaan sekolah menjadi periode penuh harapan sekaligus kecemasan bagi orang tua. Karena itu, pelayanan harus dilakukan secara ramah, jelas, informatif, serta mampu memberi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan selama pendaftaran.
Farhan juga meminta unsur kewilayahan mulai dari kecamatan, kelurahan, RT/RW hingga Forkopimda ikut menjaga kondusivitas selama pelaksanaan SPMB. Ia menilai penguatan sistem digital penting untuk meminimalkan potensi manipulasi data, karena dengan sistem digital risiko intervensi data menjadi lebih kecil.
Di hadapan peserta sosialisasi, Farhan mengajak media massa, komite pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas warga untuk menyebarluaskan informasi yang benar mengenai SPMB 2026. Menurutnya, keberhasilan penerimaan murid baru bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dan panitia SPMB 2026 yang dinilai memegang tanggung jawab besar dalam memastikan akses pendidikan berjalan adil dan berkualitas. Farhan berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat memperkuat tata kelola pendidikan dan mendukung lahirnya generasi Kota Bandung yang unggul, berkarakter, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan menuju visi Bandung Utama: unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.
