Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini disebut menjadi dorongan bagi pemkot untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).

Pemkot Bandar Lampung menilai opini WTP tidak sekadar penghargaan administratif, tetapi juga bentuk kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran daerah yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Opini WTP juga dipandang sebagai indikator bahwa laporan keuangan disusun secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Eva Dwiana mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Eva Dwiana.

Ia menegaskan pengelolaan keuangan yang baik perlu berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemkot Bandar Lampung akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi dan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain memperkuat akuntabilitas, raihan opini WTP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemkot Bandar Lampung menyebut transparansi pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas.

Dengan capaian tersebut, Pemkot Bandar Lampung menyatakan berkomitmen mempertahankan standar pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan.