Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mencatat capaian dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025, Kota Ambon meraih skor 92,29 dengan predikat “Sangat Baik”.
Informasi tersebut diketahui melalui surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026.
Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena, dalam keterangan di Balai Kota Ambon pada Jumat (23/1/2026), menyatakan capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Nilai ITKP sebesar 92,29 dengan predikat sangat baik ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan di Kota Ambon telah berjalan pada jalur yang benar. Ini adalah hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem, meningkatkan integritas, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pengadaan,” kata Wattimena.
Ia menilai tata kelola pengadaan yang baik memiliki peran strategis untuk mendukung efektivitas pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Wattimena juga menyampaikan apresiasi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Ambon serta seluruh perangkat daerah yang dinilainya telah bekerja secara profesional dan berintegritas.
Ke depan, Pemkot Ambon menyatakan komitmen untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan, capaian tersebut melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Menurut Wattimena, predikat “Sangat Baik” dalam ITKP 2025 diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkot Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing.
ITKP mencakup sejumlah indikator, di antaranya pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa (PBJ), serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
