Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan mengikuti entry meeting pemeriksaan yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V dan dipimpin Direktur Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Widhy Widayat. Entry meeting berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai, Kamis (2/4/2026).
Dalam agenda itu, Wali Kota Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini. Turut hadir Ketua DPRD Tengku Eswin, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Sekretaris DPRD Hamdani, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Entry meeting LKPD 2025 menjadi langkah awal proses audit keuangan daerah dan diikuti seluruh pemerintah daerah Wilayah V yang mencakup Pulau Jawa dan Sumatera. Agenda ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Usai kegiatan, Nurmalini menyampaikan komitmen Pemko Tanjungbalai di bawah arahan Wali Kota Mahyaruddin Salim untuk mendukung proses pemeriksaan BPK. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka, serta menjaga komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa agar audit berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kami siap memberikan akses seluas-luasnya kepada tim BPK agar proses pemeriksaan berjalan maksimal dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Komitmen ini merupakan bentuk keseriusan Pemko Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Nurmalini.
Melalui kegiatan tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Sementara itu, Widhy Widayat menyatakan entry meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan semester I tahun 2026. Ia berharap agenda ini menjadi sarana penyamaan persepsi serta penguatan komitmen kepala daerah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Widhy juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada akhir Maret. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam melakukan pemeriksaan harta negara,” ujarnya.
