Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan aktivitas penambangan pasir di kawasan Nongsa, terutama di sekitar akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan pengelolaan kawasan strategis berjalan sesuai aturan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pengawasan dan teguran yang dilakukan merupakan bagian dari penertiban untuk kepentingan umum. Ia menekankan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan pembangunan Batam berlangsung dengan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang tetap terjaga.
“Langkah ini murni untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Fokus kami adalah memastikan Batam berkembang dengan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang terjaga,” ujar Rudi, Senin (4/5/2026).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memberikan teguran langsung kepada penambang yang diduga melakukan aktivitas ilegal di bahu jalan. Tindakan itu disebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan infrastruktur kota.
Aktivitas pengorekan pasir di kawasan tersebut menjadi perhatian karena dinilai berisiko merusak ekosistem, mengganggu estetika, serta membahayakan jalur utama menuju objek vital nasional, termasuk Bandara Hang Nadim.
Penertiban yang dilakukan Pemko Batam juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Paulus Lein mengimbau warga agar tidak salah menafsirkan langkah pemerintah dan tidak menjadikannya pemicu kesalahpahaman antar kelompok.
“Ini bagian dari penegakan aturan. Batam adalah kota multikultural yang menjunjung tinggi toleransi. Jangan sampai isu ini memicu kesalahpahaman antar kelompok,” kata Paulus.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka publik untuk turut memberikan edukasi yang objektif kepada warga demi menjaga harmoni sosial.
Pemko Batam mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah juga menyatakan membuka ruang dialog, namun menegaskan tetap akan tegas dalam penegakan aturan demi keamanan dan kenyamanan warga.
