Pemerintah Kabupaten Seluma menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Rapat dipimpin Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Marhakidinata, S.Pd., M.Pd., dan dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan serta pengawasan keuangan daerah. Instansi yang hadir antara lain Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang), Inspektorat Kabupaten Seluma, Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma.
Dalam rapat tersebut, peserta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian nilai IPKD yang diperoleh Kabupaten Seluma. Selain meninjau hasil penilaian, forum ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi capaian indeks, sekaligus merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Marhakidinata menegaskan IPKD merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, hasil pengukuran IPKD tidak sebatas angka statistik, melainkan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk menilai penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan.
“Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang diperoleh harus dijadikan sebagai bahan introspeksi sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi,” ujar Marhakidinata.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam mendukung peningkatan nilai IPKD. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Pada sesi pembahasan, peserta mengkaji sejumlah indikator yang menjadi komponen penilaian IPKD. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kualitas perencanaan dan penganggaran, transparansi pengelolaan keuangan, efektivitas penyerapan anggaran, serta akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Masing-masing OPD diminta melakukan evaluasi internal terhadap indikator yang dinilai masih memerlukan peningkatan. Langkah ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dan rekomendasi yang dapat segera diterapkan untuk memperbaiki aspek-aspek yang memengaruhi nilai IPKD Kabupaten Seluma.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Seluma menyatakan komitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah berharap rekomendasi hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, sehingga capaian IPKD Kabupaten Seluma dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik.
