Pemkab Kukar Klaim Stunting Terendah di Kaltim, Kemiskinan Turun ke 6,96 Persen pada 2025

Pemkab Kukar Klaim Stunting Terendah di Kaltim, Kemiskinan Turun ke 6,96 Persen pada 2025

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melaporkan capaian sejumlah program pembangunan sepanjang 2025. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono Kasnu, menyebut hampir seluruh dari 12 program dedikasi periode 2020–2025 yang menjadi komitmen bupati dan wakil bupati sebelumnya telah terealisasi.

Pernyataan itu disampaikan Sunggono saat mengikuti kegiatan Odah Bekesah di RPK Kukar, Selasa (20/1/2026). Ia mengatakan tugasnya mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD) agar target yang ditetapkan dapat terwujud.

Meski demikian, Sunggono mengakui masih ada dua program yang belum sepenuhnya memenuhi target, yakni program revolusi jagung dan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk revolusi jagung, kendala disebut berada pada pencapaian luasan tanam sesuai target.

Sementara untuk TPA, dari target enam TPA yang direncanakan terbangun pada periode 2020–2025, baru dua yang selesai secara fisik dan pembiayaan. Empat lainnya masih berada pada tahap studi kelayakan (FS) dan detail engineering design (DED). Sunggono menyatakan prosesnya tetap berjalan dan penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Di sektor pembangunan manusia, Sunggono menilai penurunan angka stunting menjadi capaian yang paling menonjol. Ia menyebut angka stunting di Kukar turun dari kisaran 27 persen menjadi sekitar 14,6 persen pada 2025, dan diklaim sebagai yang terendah di Kalimantan Timur.

Selain itu, angka kemiskinan di Kukar juga disebut menurun. Dari sebelumnya 7,03 persen, turun menjadi 6,96 persen. Sunggono menyatakan angka tersebut menjadi yang terendah sepanjang sejarah pemerintahan Kutai Kartanegara karena untuk pertama kalinya berada di bawah 7 persen.

Dari sisi tata kelola keuangan, Pemkab Kukar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025. Kukar juga memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) karena dinilai berhasil mengendalikan inflasi dan menjadi daerah terbaik di regional Kalimantan selama dua tahun berturut-turut.

Di bidang infrastruktur, Sunggono menyebut capaian pembangunan pada 2025 melampaui target, terutama untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan. Target panjang jalan sekitar 200 kilometer yang ditetapkan dalam SK bupati disebut telah terlampaui, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah.

Pembangunan infrastruktur jalan, menurutnya, tidak hanya berfokus pada jalan utama, tetapi juga diiringi peningkatan mutu jalan usaha tani di sejumlah wilayah. Pelaksanaannya melibatkan tidak hanya Dinas Pekerjaan Umum (PU), tetapi juga Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai kewenangannya. Sunggono menambahkan, Pemkab Kukar juga terus mengupayakan pembangunan jembatan di wilayah Sebulu.