Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mendorong penguatan tata kelola komunikasi publik dengan menekankan penyampaian informasi pembangunan yang lebih transparan, terukur, dan berbasis data. Penegasan ini disampaikan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah dalam rapat koordinasi penguatan tata kelola publikasi pemerintah daerah di Pangkalan Bun, Senin, 8 Juni 2026.
Dalam arahannya, Nurhidayah menekankan setiap perangkat daerah perlu mampu mengomunikasikan program dan capaian kerja kepada masyarakat secara baik. Menurutnya, publikasi yang terintegrasi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Publikasi pemerintah tidak sekadar menyampaikan kegiatan, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran utuh mengenai capaian pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Nurhidayah.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Nurhidayah menilai masih ada tantangan, antara lain belum optimalnya publikasi capaian kinerja serta strategi komunikasi yang belum cukup kuat dalam merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta perangkat daerah mengedepankan pendekatan yang informatif dan solutif.
Selain itu, Nurhidayah menekankan transparansi perlu menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan, menurutnya, perlu diinformasikan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami proses, tantangan, dan hasil yang dicapai.
“Ketika muncul isu negatif, jangan dilawan dengan perdebatan yang tidak produktif. Tunjukkan capaian kerja melalui data, testimoni masyarakat, maupun visualisasi progres pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya dan itu harus menjadi bagian kritik dan perbaikan kita,” ujarnya.
Melalui penguatan tata kelola publikasi tersebut, Pemkab Kotawaringin Barat berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, responsif, dan konstruktif, sekaligus mendorong meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung pembangunan daerah.
