Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mendorong penguatan tata kelola komunikasi publik melalui penyampaian informasi pembangunan yang lebih transparan, terukur, dan berbasis data. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui publikasi yang terintegrasi.
Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, menegaskan setiap perangkat daerah perlu mampu mengomunikasikan program dan capaian kerjanya dengan baik kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penguatan tata kelola publikasi pemerintah daerah di Pangkalan Bun, Senin (8/6/2026).
Menurut Nurhidayah, publikasi pemerintah tidak cukup hanya memuat aktivitas atau kegiatan. Informasi yang disampaikan harus memberikan gambaran utuh mengenai capaian pembangunan serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong memperkuat kualitas informasi yang dibagikan kepada publik.
Ia menilai masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan komunikasi publik, di antaranya belum optimalnya publikasi capaian kinerja dan belum kuatnya strategi komunikasi dalam merespons isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Nurhidayah meminta perangkat daerah mengedepankan pendekatan yang informatif dan solutif, terutama ketika menghadapi isu negatif. Ia menekankan pentingnya menunjukkan capaian kerja melalui data, testimoni masyarakat, maupun visualisasi progres pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan, alih-alih terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan masukan tersebut harus menjadi bagian dari kritik serta perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, Nurhidayah menekankan transparansi sebagai budaya kerja seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan perlu diinformasikan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami proses, tantangan, dan hasil yang dicapai.
Melalui penguatan tata kelola publikasi ini, Pemkab Kotawaringin Barat berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, responsif, dan konstruktif, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mendukung pembangunan daerah.
