Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini diikuti Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes bersama Wakil Bupati Komando Tarigan, SP dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM.
Entry meeting tersebut diikuti secara daring melalui Zoom dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, pada Kamis (2/4/2026). Bupati turut didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Karo Sodes Sembiring, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI di Jakarta ini dihadiri secara luring oleh para gubernur dan ketua DPRD provinsi di lingkup DJPKN V. Sementara itu, para bupati dan wali kota serta ketua DPRD kabupaten/kota di wilayah lingkup DJPKN V mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam entry meeting tersebut dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan sebagai penanda dimulainya secara resmi rangkaian pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di masing-masing daerah. Kegiatan dibuka oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Boby Adhityo Rizaldi.
Dalam penyampaiannya, BPK menegaskan hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 juga disebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika perubahan global.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Karo menyatakan komitmen mendukung kelancaran proses pemeriksaan dengan menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan secara akurat serta tepat waktu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Antonius Ginting menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan secara terbuka. Menurutnya, sikap proaktif dan kooperatif menjadi kunci agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu.
“Melalui entry meeting ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Pemkab Karo dan BPK RI dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pembinaan berkelanjutan sehingga sistem keuangan daerah menjadi lebih tertib dan efektif,” kata Antonius.
