Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 29 Mei 2026. Bupati Jember, Gus Fawait, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada tim BPK serta jajaran birokrasi dan DPRD Jember yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Ia juga menilai proses pemeriksaan memberikan koreksi, masukan, dan rekomendasi yang bersifat konstruktif.

“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” kata Gus Fawait.

Menurutnya, capaian WTP mencerminkan penerapan tata kelola keuangan yang bersih dan terbuka di lingkungan Pemkab Jember. Ia menyebut komitmen transparansi dan akuntabilitas tidak berhenti pada slogan, tetapi telah menjadi praktik kerja.

“Ini buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Fawait mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat puas. Ia meminta rekomendasi yang masih tersisa dalam LHP BPK segera dituntaskan.

Ia menegaskan, tujuan utama pengelolaan anggaran daerah adalah memastikan manfaat APBD dirasakan masyarakat melalui dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.

“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” tutupnya.