Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Tembilahan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari, hadir mewakili Bupati Inhil Herman.

Entry meeting yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 secara nasional. Pelaksanaannya dilakukan serentak dan virtual, sebagai bentuk sinergi BPK RI dengan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, jajaran pimpinan perwakilan BPK di berbagai wilayah, Anggota Komisi II DPR RI, serta kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari Kabupaten Inhil, kegiatan juga diikuti Ketua Komisi II DPRD Inhil, tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutan bupati yang disampaikan Sekda Tantawi Jauhari, seluruh OPD diminta menunjukkan kesiapan penuh dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, terutama dalam penyediaan data dan dokumen yang diperlukan.