Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap tata ruang kawasan hulu. Langkah ini ditempuh sebagai upaya menangani fenomena banjir yang belakangan terjadi di wilayah dataran tinggi Cianjur.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di wilayah utara Cianjur. Menurut dia, banjir di dataran tinggi menjadi perhatian serius karena sebelumnya kawasan tersebut dikenal relatif aman dari kejadian serupa.
Wahyu menyebut hasil kajian menunjukkan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di wilayah hulu. Perubahan lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran dinilai berdampak pada menurunnya daya serap tanah.
“Ini sangat mengkhawatirkan, karena wilayah dataran tinggi terjadi banjir, karena hasil kajian menunjukkan perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran berdampak terhadap menurunnya daya serap tanah,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan, lahan yang sebelumnya ditanami kopi dan teh banyak beralih menjadi lahan pertanian sayuran. Kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya lintasan air saat hujan deras, sehingga memperbesar potensi banjir yang menggenangi perkampungan di bawahnya.
Dalam kajian lintas dinas, alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran disebut sebagai salah satu faktor paling menonjol. Dampaknya antara lain erosi yang membuat air lebih cepat mengalir dan langsung menggenangi permukiman warga di kaki gunung.
Wahyu menegaskan pembangunan dan aktivitas ekonomi tetap perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan agar risiko bencana dapat ditekan. Ia juga mendorong agar pembukaan lahan pertanian disertai penanaman pohon keras yang dapat membantu menyerap air.
“Harapan kami langkah bersama dengan pemerintah provinsi dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Cianjur,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov Jawa Barat sebelumnya diberitakan memberikan upah Rp2 juta per bulan kepada petani di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur. Program ini ditujukan bagi petani yang semula berladang untuk beralih menanam pohon dalam rangka pelestarian alam guna mencegah bencana.
Dalam pelaksanaannya, setiap petani akan menggarap satu hingga dua hektare lahan. Program serupa disebut telah diterapkan di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat sebagai upaya mengembalikan fungsi alam.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bencana alam di sejumlah wilayah di Cianjur termasuk jarang terjadi, terutama di dataran tinggi, seperti kawasan Puncak-Cianjur.
