Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunan daerah yang bersih dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi diikuti Bupati Bogor Rudy Susmanto, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika serta Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman. Kegiatan berlangsung di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5), dan turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah. Penguatan sistem pengawasan juga menjadi fokus untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai regulasi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan pemerintah daerah terus melakukan pembenahan, termasuk memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor bersifat kompleks sehingga membutuhkan arahan dan pendampingan agar kebijakan dijalankan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rudy juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, sinergi dan pengawasan diperlukan agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Sementara itu, Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan. Ia menilai perencanaan yang matang, penguatan pengawasan internal, serta koordinasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Bahtiar berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum.
