Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meluncurkan aplikasi monitoring digitalisasi Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Mandala Saba Madya, Senin (16/3/2026). Digitalisasi ini ditujukan untuk membuat pengelolaan data pajak lebih akurat, efektif, dan transparan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan inovasi tersebut disiapkan untuk meminimalkan potensi kesalahan data. Menurutnya, pembenahan basis data juga diharapkan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal.

Istirul menilai penguatan PAD dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program di Bantul, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga jaminan sosial dan penanganan stunting. Ia juga menyebut digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan pajak berbasis digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan modern,” kata Istirul.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyoroti akurasi data sebagai tantangan utama dalam pengelolaan PBB. Ia menyebut banyak peralihan fungsi lahan di lapangan yang belum tercatat dengan benar dalam sistem.

“Kami sering menemui di lapangan lahan sudah menjadi ruko, kos-kosan, atau kafe. Namun dalam sistem masih tertulis sawah. Jika tetap dianggap sawah, negara rugi dua kali karena pajak sawah di Bantul sudah kami bebaskan. Ini yang akan kita tertibkan melalui aplikasi ini demi keadilan,” ujar Halim.

Halim menambahkan, keberhasilan penerapan sistem digital membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama kalurahan. Menurutnya, kalurahan menjadi garda terdepan yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan, sehingga diminta proaktif memanfaatkan sistem tersebut.