Pemerintah Vietnam menekankan pentingnya peran media dalam membimbing opini publik secara proaktif untuk mencegah kesenjangan informasi dan mengurangi ruang bagi penyebaran informasi yang keliru. Penekanan itu disampaikan Pham Gia Tuc—anggota Politbiro, Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Pemerintah, Wakil Perdana Menteri Tetap, sekaligus Ketua Komite Pengarah Pusat ke-35 Komite Partai Pemerintah—dalam sesi kerja tim inspeksi komite tersebut bersama Komite Tetap Komite Partai Pemerintah pada 16 Juli.
Dalam pernyataannya, Pham Gia Tuc menegaskan media perlu “mengambil langkah maju” untuk membimbing opini publik, menghindari kekosongan informasi, serta mencegah pihak-pihak yang dianggap bermusuhan mengeksploitasi dan mendistorsi informasi dengan tujuan melemahkan pemerintah. Arahan itu disebut sebagai bagian dari pendekatan pengelolaan modern untuk menjaga keamanan informasi nasional.
Namun, menurut uraian dalam materi yang dibahas, pernyataan tersebut kemudian dipelintir oleh pihak yang disebut sebagai kekuatan bermusuhan dan reaksioner. Mereka menafsirkan arahan itu sebagai upaya menjadikan media alat manipulasi opini publik. Narasi tersebut dinilai sebagai taktik untuk mengaburkan konsep, menyangkal peran kepemimpinan Partai, merusak prestise jurnalisme revolusioner, dan menimbulkan keraguan di masyarakat.
Pembimbingan opini publik yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan, bukanlah upaya membatasi akses informasi, melainkan menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dinilai memiliki dasar untuk menilai persoalan dan mengambil keputusan secara tepat.
Materi itu juga menyinggung pengalaman global yang menunjukkan bahwa dalam situasi krisis—seperti epidemi, bencana alam, konflik, terorisme, atau gejolak ekonomi—pemerintah di berbagai negara memanfaatkan media arus utama untuk menyampaikan informasi cepat, menenangkan publik, dan melawan berita palsu. Transparansi dan komunikasi proaktif disebut sebagai indikator kapasitas tata kelola, bukan pembiaran rumor memengaruhi opini publik.
Di Vietnam, penekanan tersebut dinilai memiliki konteks khusus karena Partai disebut sebagai kekuatan utama negara dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Kepemimpinan itu, menurut materi, tidak hanya melalui penyusunan kebijakan dan pedoman, tetapi juga lewat penyelenggaraan pelaksanaan, penyebaran, penjelasan, serta pembentukan kesatuan pemahaman dan tindakan di masyarakat. Karena itu, propaganda, mobilisasi massa, pers, dan media didorong untuk memahami opini publik, memberi informasi tepat waktu, dan membangun arus utama informasi resmi.
Di era digital, kesenjangan informasi disebut dapat menjadi lahan subur bagi berita palsu, disinformasi berbahaya, dan kampanye manipulasi informasi. Ketika informasi resmi terlambat, informasi yang belum terverifikasi dinilai lebih mudah menyebar dan berpotensi mendistorsi fakta peristiwa serta memengaruhi sentimen publik. Kebijakan yang dinilai baik pun, jika tidak dijelaskan menyeluruh, dapat disalahpahami; sementara insiden yang minim informasi resmi disebut rentan dieksploitasi untuk memicu keresahan.
Karena itu, komunikasi proaktif ditegaskan bukan untuk menutupi kebenaran, melainkan memastikan kebenaran sampai lebih dulu kepada publik sebelum informasi yang salah berkembang. Penyebaran informasi, respons, dan penjelasan secara aktif disebut perlu menjadi prinsip dalam pengelolaan dan operasional lembaga negara, termasuk dalam kerja ideologis.
Untuk menjalankan pendekatan tersebut, dibutuhkan koordinasi antarlembaga dalam sistem politik. Pemerintah didorong proaktif menyediakan informasi, juru bicara diminta menyampaikan keterangan yang tepat waktu, akurat, dan transparan, sementara pers diharapkan responsif, objektif, dan persuasif. Untuk isu yang menjadi perhatian publik—seperti restrukturisasi administrasi, penyederhanaan aparatur, pemberantasan korupsi, pemborosan, praktik negatif, serta kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat—informasi disebut perlu disampaikan sejak dini, jelas, dan konsisten guna membangun konsensus sosial.
Pers dan media disebut sebagai kekuatan inti dalam pembentukan opini publik, bukan hanya mencerminkan peristiwa tetapi juga menganalisis dan menjelaskan agar publik dapat membedakan informasi benar dan salah. Dalam kerangka itu, jurnalis didorong memiliki keyakinan politik yang kuat, etika profesional, kompetensi tinggi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan untuk memverifikasi informasi dan melawan berita palsu secara efektif.
Selain pers, suara ilmuwan, pakar, seniman, tetua desa, pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan figur berpengaruh lainnya juga dinilai berperan dalam memperluas penyebaran informasi akurat dan memperkuat kepercayaan sosial.
Pembimbingan opini publik juga disebut perlu disertai upaya mendengarkan masyarakat. Umpan balik dari praktik dipandang sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan negara. Pemerintah yang mendengarkan, membuka dialog, dan memberi penjelasan dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik serta membangun konsensus sosial.
Materi tersebut turut menekankan tanggung jawab warga negara di ruang digital, termasuk memeriksa sumber sebelum membagikan informasi dan tidak ikut menyebarkan berita palsu maupun disinformasi. Kesadaran kolektif untuk menjaga kebenaran disebut berkontribusi melindungi kepentingan masyarakat dan negara.
Di akhir pembahasan, pemelintiran seruan komunikasi proaktif menjadi isu “kontrol ideologis” disebut sebagai taktik untuk melemahkan kepercayaan rakyat terhadap Partai, negara, dan pers revolusioner. Yang ditekankan, pembimbingan opini publik secara proaktif diposisikan sebagai upaya memastikan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, sehingga berita palsu tidak memiliki ruang untuk berkembang.
Pendekatan ini juga disebut sebagai syarat penting untuk menjaga landasan ideologis Partai, memperkuat persatuan nasional, serta menciptakan momentum spiritual bagi pembangunan negara yang cepat dan berkelanjutan di era digital.
