Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap yang kian krusial seiring perluasan cakupan penerima manfaat di berbagai daerah. Tantangan berikutnya tidak hanya memastikan makanan bergizi tersalurkan, tetapi juga menjamin pelaksanaan program berlangsung tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks itu, pemerintah mengintegrasikan sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola berbasis data, mengingat program berskala besar seperti MBG membutuhkan basis data yang akurat agar terhindar dari tumpang tindih penerima, ketidaktepatan distribusi, maupun pemborosan anggaran.
Dapodik selama ini menjadi basis data resmi pendidikan nasional yang diperbarui secara berkala oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan menjadikannya rujukan utama, integrasi diharapkan meningkatkan validitas data sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini juga disebut sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintahan yang menekankan interoperabilitas data untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan integrasi Dapodik dilakukan sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Dalam evaluasi tersebut, BGN menemukan ketidaksinkronan data, termasuk kasus satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Agustina, temuan itu menunjukkan pentingnya kualitas sistem informasi dalam mendukung keberhasilan program nasional.
Agustina menambahkan, pembenahan kelembagaan BGN terus dilakukan untuk mengimbangi perluasan cakupan MBG. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan tata kelola organisasi, evaluasi berkala terhadap operasional SPPG, serta penataan operasional dan penyempurnaan distribusi yang antara lain dilakukan pada masa libur sekolah.
Penguatan data itu juga disertai pengawasan berbasis digital. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menyampaikan sistem MBG ke depan akan dihubungkan dengan Dapodik agar seluruh proses dapat dipantau secara real time. Melalui keterhubungan data tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai jumlah penerima manfaat, sekolah yang dilayani, distribusi SPPG, hingga potensi penyimpangan yang dapat diidentifikasi lebih dini.
Mariman menilai pemanfaatan teknologi digital tidak semata untuk mempercepat administrasi, melainkan menjadi instrumen membangun transparansi dan akuntabilitas. Pemantauan langsung dinilai dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data dan mempercepat koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh akurasi data dan teknologi. Ia menekankan pentingnya penguatan literasi gizi bagi orang tua agar manfaat program tidak berhenti di sekolah, tetapi juga mendorong pola konsumsi sehat di rumah.
Cellica berpandangan pemahaman tentang komposisi gizi seimbang dapat membantu keluarga melanjutkan kebiasaan makan sehat yang diperoleh anak melalui MBG. Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek pada pemenuhan nutrisi harian, tetapi juga mendukung upaya penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.
Secara keseluruhan, integrasi Dapodik sebagai fondasi validasi data, pemantauan real time untuk pengawasan, serta edukasi gizi bagi keluarga diproyeksikan membentuk ekosistem MBG yang lebih transparan dan berkelanjutan. Pemerintah menilai langkah integrasi data ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola modern agar pelaksanaan program berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.
