Kerugian akibat satu kasus korupsi bisa mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan miliar dong. Namun, kerugian yang lebih besar kerap muncul dari proyek yang tertunda bertahun-tahun, investasi publik yang gagal menghasilkan manfaat, atau sumber daya lahan yang dibiarkan terbengkalai. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya uang, tetapi juga waktu dan peluang pembangunan.

Dalam konteks itu, permintaan Kepala Komite Dalam Negeri Pusat, Le Minh Tri, agar pemerintah daerah memilih kasus dan insiden korupsi serta pemborosan yang bersifat tipikal untuk difokuskan penanganannya, mendapat perhatian luas. Arah kebijakan ini dipandang tidak semata menyelesaikan kasus tertentu, melainkan mendorong efek jera dan pencegahan yang lebih kuat.

Permintaan tersebut juga mencerminkan pergeseran penekanan dalam upaya anti-korupsi: dari fokus pada penanganan pelanggaran masa lalu menjadi pencegahan proaktif terhadap risiko hilangnya sumber daya pembangunan. Pemberantasan korupsi, dalam kerangka ini, tidak berhenti pada penghukuman pejabat yang melanggar, tetapi juga bertujuan mengurangi peluang terulangnya pelanggaran serupa.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi yang diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Partai telah mencatat sejumlah hasil. Berbagai kasus besar terungkap dan banyak pejabat, termasuk yang berada dalam pengelolaan pemerintah pusat, dijatuhi hukuman berat. Sejumlah perkara seperti Viet A, penerbangan penyelamatan, AIC, Van Thinh Phat, FLC, Tan Hoang Minh, serta kasus terkait tanah, tender, dan pengelolaan aset publik, disebut sebagai gambaran ketegasan dalam mengendalikan kekuasaan dan menangani pelanggaran.

Pesan “tidak ada zona terlarang, tidak ada pengecualian” dinilai telah ditunjukkan melalui tindakan. Meski demikian, ukuran keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh jumlah kasus yang diungkap atau pejabat yang dihukum, melainkan oleh kemampuan menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa depan.

Korupsi, sebagaimana digambarkan dalam berbagai kasus, tidak selalu muncul dalam skala sangat besar. Celah dapat muncul dari pengelolaan lahan, investasi publik, proses tender, perencanaan, pengelolaan aset negara, hingga ketidakbertanggungjawaban pemimpin. Jika penanganan baru dilakukan ketika masalah membesar, biaya yang ditanggung sering kali jauh lebih tinggi, mulai dari kerugian ekonomi, risiko korban jiwa, penurunan kepercayaan publik, proyek terhenti, hingga pemborosan sumber daya yang menghilangkan kesempatan pembangunan.

Salah satu titik tekan dalam permintaan terbaru adalah penegasan peran pemerintah daerah. Hal ini dianggap penting karena negara tengah menata ulang unit administrasi, membuka ruang pengembangan baru, dan bersiap menjalankan banyak proyek investasi berskala besar.

Di lapangan, banyak keputusan yang langsung memengaruhi aktivitas sosial-ekonomi sehari-hari berada di tingkat lokal, termasuk perencanaan, pengelolaan lahan, pemilihan kontraktor, pelaksanaan proyek infrastruktur, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang sebagian besar menggunakan dana anggaran. Karena itu, apabila hanya pemerintah pusat yang bertindak tegas sementara daerah kurang berinisiatif, efektivitas pemberantasan korupsi dinilai sulit menyeluruh.

Persyaratan agar setiap provinsi dan kota memilih kasus tipikal untuk ditangani ditekankan bukan sebagai upaya “menciptakan” lebih banyak perkara, melainkan untuk mendorong perubahan kesadaran dan tanggung jawab komite serta otoritas Partai setempat. Pencegahan pelanggaran diharapkan menjadi tugas rutin, bukan sekadar respons ketika ada inspeksi, audit, atau keterlibatan lembaga investigasi.

Selain korupsi, perhatian juga diarahkan pada pemborosan. Penekanan ini dipandang penting bagi negara yang memerlukan mobilisasi sumber daya besar untuk pembangunan. Proyek yang berlarut-larut selama bertahun-tahun tidak hanya berarti modal investasi “membeku”, tetapi juga menggambarkan peluang pembangunan yang terlewat.

Kasus dua proyek fasilitas kedua Rumah Sakit Bach Mai dan Rumah Sakit Viet Duc disebut sebagai contoh yang menyita perhatian publik, dengan pemborosan lebih dari 1 triliun VND. Perhatian itu muncul bukan hanya karena adanya penuntutan pidana terhadap mantan menteri dan sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan, tetapi juga karena proyek tersebut diharapkan mengurangi beban sistem kesehatan dan meningkatkan layanan medis. Implementasi yang berkepanjangan dinilai menurunkan efektivitas pengelolaan investasi dan memunculkan pertanyaan serius terkait tanggung jawab serta tantangan pencegahan pemborosan.

Pembelajaran yang ditekankan bukan semata penentuan tanggung jawab individu atau organisasi, melainkan bagaimana merancang dan mengeksekusi proyek berskala besar agar investasi tidak gagal menghasilkan manfaat. Dalam investasi publik, kerugian juga dapat bersumber dari keterlambatan, kurangnya ketegasan, atau manajemen yang buruk, meski tidak selalu terkait penyalahgunaan aset negara oleh individu.

Ke depan, sejumlah daerah diproyeksikan menghadapi peluang pembangunan baru melalui proyek infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan berskala besar. Hanoi, Ho Chi Minh City, Quang Ninh, Hai Phong, Dong Nai, Lam Dong, Gia Lai, Da Nang, dan Quang Ngai disebut sebagai wilayah yang meluncurkan banyak proyek besar. Besarnya sumber daya investasi dinilai menjadi syarat penting bagi pertumbuhan, namun sekaligus menuntut kontrol kekuasaan yang lebih kuat, transparansi pengelolaan, dan akuntabilitas.

Perluasan ruang pengembangan setelah penggabungan unit administrasi juga dipandang tidak boleh menimbulkan kesenjangan pengelolaan. Mobilisasi sumber daya dalam jumlah besar dinilai harus dibarengi peningkatan efisiensi penggunaan agar tidak berujung pemborosan.

Dalam kerangka itu, pemberantasan korupsi dan pemborosan di era baru ditegaskan perlu dilihat bukan hanya sebagai tugas lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai tuntutan tata kelola negara. Pemerintahan yang baik dinilai tidak hanya dari ketegasan menghukum pelanggar, melainkan juga dari kemampuan membangun mekanisme yang menurunkan peluang pelanggaran, memastikan kekuasaan berada di bawah pengawasan, dan menjamin seluruh sumber daya nasional digunakan sesuai tujuan.

Setelah periode fokus pada penanganan kasus-kasus besar, tantangan berikutnya dinilai lebih luas: melindungi setiap investasi publik, setiap aset publik, dan setiap peluang pembangunan. Tujuan akhirnya bukan pada banyaknya perkara yang dibawa ke pengadilan, melainkan terciptanya lingkungan pemerintahan yang membuat korupsi dan pemborosan semakin sulit terjadi.