Sejumlah pelaku usaha semakin mengadopsi pembayaran dan administrasi berbasis digital, seperti penggunaan kode QR, perangkat lunak penjualan, serta faktur elektronik. Langkah ini dinilai membantu mengurangi kesalahan pencatatan sekaligus mempermudah pengelolaan pendapatan.

Dalam skema yang berjalan, data transaksi dapat terhubung langsung dengan otoritas pajak. Keterhubungan tersebut disebut mendukung penyampaian deklarasi pajak yang lebih akurat dan tepat waktu.

Pihak berwenang menegaskan negara tidak melarang transaksi tunai. Namun, pemerintah disebut menyiapkan kerangka hukum dan fasilitas untuk mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai secara sukarela.

Di sektor perpajakan, penerapan kecerdasan buatan (AI) dan big data turut diperkuat. Otoritas juga berkoordinasi dengan perbankan untuk membantu rumah tangga bisnis membuka rekening serta menggunakan aplikasi pajak elektronik.

Upaya ini ditujukan untuk membentuk lingkungan bisnis yang lebih modern, adil, dan transparan.