Pembangunan gedung gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah digencarkan pemerintah di berbagai daerah dilaporkan mengalami kendala di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Progres pembangunan gerai KDMP di desa tersebut disebut terhenti lebih dari dua pekan dan dikhawatirkan berujung mandek.
Program gerai KDMP merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat desa, antara lain melalui penyediaan sembako murah, layanan simpan pinjam, serta penampungan hasil panen lokal. Secara nasional, disebutkan telah ada lebih dari seribu titik gerai yang diresmikan.
Ketua KDMP Tumani, Feibe, membenarkan bahwa pekerjaan pembangunan gerai di desanya berhenti selama lebih dari dua pekan. Menurutnya, penghentian terjadi karena bahan bangunan di lokasi sudah tidak tersedia.
“Sudah sekitar dua pekan lebih pengerjaan pembangunan gerai KDMP Tumani terhenti, alasannya bahan bangunan sudah tidak ada di lokasi,” kata Feibe.
Ia menjelaskan, habisnya material seperti semen dan bahan lainnya membuat para pekerja bangunan pulang ke kampung halaman. Selain itu, Feibe menyebut adanya informasi bahwa gaji pekerja belum dibayarkan, termasuk anggaran makan dan minum.
“Dari informasi yang kita peroleh, ternyata gaji para tukang atau pekerja belum dibayarkan, begitupun dengan anggaran makan dan minum diketahui belum dibayarkan,” ujarnya.
Penjabat Hukum Tua Desa Tumani, Fesna Assa, menyampaikan keterangan serupa. Ia mengatakan pekerjaan terhenti sekitar dua minggu lebih, dengan alasan utama habisnya bahan material serta belum dibayarkannya gaji pekerja. Assa juga menyebut ada rumah makan yang menjadi tempat makan para pekerja dan belum dibayar lunas.
Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, pembangunan gerai KDMP Tumani dinilai berpotensi mandek. Padahal, saat peletakan batu pertama, proyek itu ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Sejumlah warga mulai pesimis karena progres pembangunan disebut belum mencapai 50 persen. Mereka berharap pembangunan segera dilanjutkan agar gerai dapat beroperasi dan menampung hasil pertanian serta perkebunan masyarakat setempat.
Upaya konfirmasi terhadap pihak pengelola atau pelaksana kegiatan disebut terkendala karena papan informasi kegiatan tidak terpampang di lokasi pembangunan.
