Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai informasi yang jelas diperlukan untuk meredam keresahan warga yang terdampak gangguan pasokan listrik.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” kata Mufti pada Jumat (19/6/2026), seperti dikutip dari rilis dpr.go.id.
Pemadaman listrik bergilir diketahui terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. PLN menyatakan berkurangnya kapasitas pasokan listrik dipicu gangguan pembangkit dan pemeliharaan sistem, sehingga perusahaan melakukan manajemen beban di beberapa daerah.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menanggapi kondisi tersebut, Mufti meminta pemerintah dan PLN menyampaikan informasi yang utuh kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi maupun kekhawatiran berlebihan. “Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari urusan rumah tangga dan pendidikan hingga kegiatan ekonomi. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung lama berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan UMKM yang bergantung pada pasokan listrik.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.
Mufti menekankan pelayanan kelistrikan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang berbagai aktivitas. Ia mengingatkan, keberhasilan sektor ketenagalistrikan tidak semata diukur dari capaian bisnis, melainkan juga dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Karena itu, Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut serta memastikan kejadian serupa tidak terus berulang. “Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” kata dia.
