Sejumlah pekerja yang tinggal di kamar sewaan di Hanoi meminta pemilik rumah lebih transparan dalam penetapan dan perincian biaya listrik. Mereka menilai, dalam praktiknya, tarif listrik sering kali dipatok lebih tinggi dari ketentuan, serta bercampur dengan biaya utilitas bersama seperti penerangan area umum dan pompa air.
Berdasarkan pengamatan, banyak pemilik rumah sewa mengenakan tarif listrik sekitar 3.000–3.500 VND per kWh kepada penyewa pekerja. Padahal, harga listrik untuk kamar sewa disebut mengacu pada konsumsi 101–200 kWh, setara sekitar 2.380,39 VND/kWh, belum termasuk PPN 8%.
Thap, pemilik rumah kos di desa Bau, komune Thien Loc, Hanoi, mengatakan rumah kos miliknya sudah tua, hampir 20 tahun, dan kondisinya memburuk. Jumlah kamar yang dulu hampir 30 kini tinggal beberapa, dan ia mengaku tetap kesulitan mencari penyewa meski tarif sewa murah. Saat ini, ia mematok biaya kamar 500.000 VND, listrik 3.000 VND/kWh, serta air 50.000 VND per orang.
Menurut Thap, tarif 3.000 VND/kWh dinilai wajar karena harga eceran listrik rumah tangga sekitar 2.380 VND/kWh, ditambah biaya penerangan umum dan operasional.
Hal serupa disampaikan Tam, pemilik rumah kontrakan di desa Hau Duong (komune Thien Loc) yang memiliki delapan kamar. Ia menerapkan tarif listrik 3.000 VND/kWh dan biaya air 25.000 VND per orang.
Sementara itu, Hoa, pemilik 22 kamar sewa di desa Bau yang mayoritas penyewanya bekerja di Kawasan Industri Thang Long, juga mematok listrik 3.000 VND/kWh dan air 25.000 VND per meter kubik. Ia menyebut kamar sewa dikenakan tarif konsumsi 101–200 kWh, namun biaya untuk kamera dan penerangan umum perlu diperhitungkan agar operasional tetap berjalan.
Di sisi lain, pekerja meminta pemisahan yang jelas antara tagihan listrik pribadi dan biaya utilitas bersama. Mereka khawatir praktik “penggabungan” membuat penyewa membayar lebih tinggi dari pemakaian sebenarnya.
Hau, pekerja yang menyewa kamar di Hanoi, mengatakan kamar yang ditempatinya di desa Hau Duong telah dikenakan tarif 3.500 VND/kWh selama bertahun-tahun. Saat puncak cuaca panas, keluarganya memakai sekitar 140 kWh dan harus membayar hampir 500.000 VND. Ia mengaku pemilik rumah menjelaskan selisih tarif disebabkan penyewa ikut menanggung listrik penerangan halaman dan lorong, serta pemompaan air.
Keluhan serupa disampaikan Nguyen Van Ba, pekerja yang tinggal dekat Kawasan Industri Thang Long. Ia mengatakan keluarganya membayar 3.000 VND/kWh. Pada bulan-bulan panas, pemakaian bisa mencapai 300 kWh sehingga tagihan sekitar 900.000 VND. Menurut Ba, penyewa semestinya hanya membayar listrik untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan listrik untuk area umum seperti penerangan atau pompa air dimasukkan ke dalam biaya layanan, bukan dibebankan melalui tarif listrik per kWh.
Di tengah perdebatan tersebut, aturan sanksi disebut semakin tegas. Mulai 25 Mei, Keputusan 133/2026 resmi berlaku. Berdasarkan ketentuan itu, pelanggaran aturan penggunaan listrik dapat dikenai sanksi administratif. Pemilik rumah yang membebankan biaya listrik kepada penyewa dengan harga eceran untuk penggunaan rumah tangga dapat didenda 20–30 juta VND.
Hau menilai sanksi ini diperlukan untuk menekan praktik pemilik rumah yang menaikkan tarif listrik secara sepihak.
Terkait mekanisme penanganan, Vu Thuy Trang, Wakil Direktur Firma Hukum YouMe, menyatakan bahwa sesuai aturan sanksi administratif di bidang kelistrikan, Ketua Komite Rakyat tingkat kecamatan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap kasus pemungutan biaya listrik yang tidak semestinya.
Ia menambahkan, penyewa yang mendapati tarif listrik terlalu tinggi dapat melapor ke Komite Rakyat di kelurahan atau desa tempat tinggal, atau memberi tahu perusahaan listrik untuk berkoordinasi melakukan inspeksi dan penanganan sesuai ketentuan.
