TULUNGAGUNG — Situasi politik dan sosial di Kabupaten Tulungagung kembali menghangat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati berinisial GS. Pada Selasa (9/6/2026), sekelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Elemen Masyarakat Pejuang Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi dengan membawa 11 tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Tulungagung.
Aksi dimulai dari Kantor Pertanahan, dilanjutkan ke Kantor Satpol PP, dan berakhir di depan Gedung DPRD Tulungagung. Di bawah pengawalan aparat, massa menyuarakan tuntutan reformasi birokrasi serta dorongan agar pengelolaan pemerintahan dilakukan secara lebih terbuka.
Dalam orasinya di depan DPRD, Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) Kabupaten Tulungagung, Sugeng Sutrisno, menyoroti Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung Tahun Anggaran 2019–2024 yang dinilai belum transparan. Ia meminta agar data Pokir dibuka kepada publik.
“Silakan dibuka saja kalau memang mau transparan, teruntuk wakil rakyat yang terhormat. Bukankah semuanya digaji dari uang rakyat yang berasal dari pajak masyarakat?” kata Sugeng di hadapan massa.
GEMPAR menilai keterbukaan Pokir penting untuk memastikan anggaran daerah tidak disalahgunakan, terutama di tengah menurunnya kepercayaan publik pasca-OTT.
Sejumlah pejabat daerah menemui massa dan berdialog di halaman Gedung DPRD. Mereka di antaranya Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Marsono, Plt Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam dialog tersebut, massa juga menyampaikan keluhan tentang sikap sebagian pejabat yang dinilai kurang merespons aspirasi warga. Selain itu, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah turut disorot.
Isu lain yang mencuat adalah dugaan ketidaksesuaian jumlah bantuan aspal dari Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun warga, bantuan disebut seharusnya berjumlah 300 drum, sementara pemerintah daerah menyatakan yang diterima 250 drum. Selisih 50 drum aspal itu dipertanyakan oleh massa dalam aksi tersebut.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyatakan apresiasi terhadap masyarakat yang mengawal jalannya pemerintahan. Ia juga menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti 11 tuntutan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
“Terima kasih kepada masyarakat yang masih mempercayai dan mendukung kami. Selama ada aturan yang membolehkan, maka saya siap menjalankan hal itu. Saya akan all out,” ujar Baharudin di depan massa.
Meski sempat terjadi ketegangan dalam adu argumen, aksi berakhir tertib dan kondusif. Pihak eksekutif dan legislatif menyatakan akan menjadikan momentum tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola dan pembangunan di Tulungagung.
