Partai Buruh menyatakan siap berlaga pada Pemilu 2024 dengan memasang target perolehan 7 juta suara dalam Pemilu Legislatif. Partai yang dipimpin Said Iqbal ini menjadi salah satu dari empat partai politik baru yang akan menjalani debut pemilu, bersama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelora, dan Partai Ummat, serta bersaing dengan 13 partai lainnya.
Dalam konteks internasional, partai-partai buruh kerap diasosiasikan dengan spektrum politik sayap kiri. Di sejumlah negara, seperti Selandia Baru dan Inggris, partai buruh dikenal berideologi sosial-demokrat dan kerap mengusung kebijakan progresif. Di Spanyol, Partai Buruh Sosialis (PSOE) yang memenangi Pemilu 2019 membangun koalisi parlemen dengan Podemos, partai yang disebut sebagai kiri-jauh dan berakar dari gerakan Indignados. Di negara-negara Eropa lain, khususnya Skandinavia, partai pekerja juga memiliki afiliasi kuat dengan gerakan buruh dan cenderung berideologi kiri.
Namun, apakah kecenderungan tersebut juga melekat pada Partai Buruh di Indonesia? Said Iqbal tidak pernah secara tegas menyatakan partainya sebagai partai sayap kiri. Ia menyebut ideologi Partai Buruh sebagai “sosial-demokrat Pancasila”. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan di laman resmi partai yang menyebut ideologi Partai Buruh adalah Pancasila, dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima.
Partai Buruh juga menyatakan memilih asas negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan informasi dari laman resminya, partai ini didirikan oleh empat konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 serikat pekerja tingkat nasional. Asas welfare state yang mereka rujuk disebut berlandaskan tiga prinsip: kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sebuah webinar bertajuk “Hidup dan Matinya Partai Buruh di Indonesia” pada 2021, Said Iqbal menolak anggapan bahwa Partai Buruh merupakan kepanjangan tangan spektrum komunisme. Ia menyampaikan bahwa gerakan buruh memang memiliki keterkaitan sejarah dengan komunisme, tetapi gerakan buruh tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan gerakan komunis. Ia juga menyebut bahwa Partai Buruh saat ini kebanyakan lebih berideologi sentris.
Di sisi lain, kehadiran Partai Buruh menjelang Pemilu 2024 dinilai menjadi angin segar bagi kelas pekerja. Editor IndoProgress, Rio Apinino, dalam tulisannya “Partai Buruh dan Gagasan Negara Kesejahteraan”, menilai kondisi pekerja di Indonesia tengah terpuruk, salah satunya karena daya dorong serikat buruh yang melemah. Rio mencatat bahwa pada 2018 hanya ada 2,7 juta pekerja yang berserikat, sementara per Februari 2022 jumlah angkatan kerja mencapai 144 juta, sehingga tingkat pekerja yang berserikat disebut baru sekitar 1,8 persen.
Rio juga menilai kebangkitan pekerja gig belum direspons secara cekatan oleh serikat buruh yang dinilai masih bercorak konvensional. Dalam pandangannya, absennya Partai Buruh dari arena politik selama ini turut membuat kebijakan yang merugikan pekerja lebih mudah lolos, salah satunya Perppu Cipta Kerja.
Meski demikian, Rio menilai Partai Buruh masih memiliki pekerjaan rumah, termasuk memperjelas diskursus negara kesejahteraan yang diusung. Menurutnya, dalam sejarah, konsep welfare state berpijak pada dua sisi yang berseberangan—ke kanan pada kapitalisme dan ke kiri pada sosialisme—sehingga tetap memiliki watak kapitalis. Ia menyebut welfare state lahir dari konteks konflik kelas yang meruncing namun berakhir pada kompromi, dan dalam praktiknya Partai Buruh sering gagal memberi tekanan pada kapitalis dalam kerangka tersebut.
Rio menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa masa depan Partai Buruh di Indonesia akan sangat bergantung pada relasinya dengan massa.
