Kepala Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Transportasi ITB, Saut Aritua Hasiholan Sagala, menilai kerusakan lingkungan di Sumatra berkaitan erat dengan laju deforestasi yang tinggi serta konversi lahan di daerah tangkapan air, terutama di kawasan Bukit Barisan.
Menurutnya, pembukaan lahan dan alih fungsi hutan di wilayah hulu membuat bentang alam di daerah aliran sungai (DAS) kehilangan kemampuan menyerap air. Saat terjadi curah hujan ekstrem yang disertai siklon, kondisi lahan terbuka memicu peningkatan limpasan air (run-off) secara drastis.
Ia menjelaskan, kecepatan aliran air yang bertambah, ditambah kemiringan lereng, tidak hanya membawa volume air besar ke wilayah hilir, tetapi juga material berat seperti kayu gelondongan dan sedimen yang dapat menerjang permukiman.
Penguatan tata ruang berbasis risiko
Sagala menekankan penguatan tata ruang sebagai salah satu kunci pencegahan bencana hidrometeorologi ke depan. Ia mendorong penerapan analisis risiko dalam pengambilan keputusan, terutama karena wilayah hulu dan hilir saling terhubung secara ekologis.
Dalam perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota, setiap alih fungsi lahan perlu dihitung eksternalitasnya, yakni dampak yang muncul di luar lokasi izin, termasuk terhadap wilayah hilir. Ia menilai integrasi pendekatan ini dapat membantu memastikan pembangunan sejalan dengan keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Arah rehabilitasi dan mitigasi
Dalam situasi darurat, ia menyebut sejumlah langkah rehabilitasi dan penguatan kebijakan yang perlu segera dilakukan. Prioritas utamanya adalah peninjauan ulang tata ruang untuk mengubah zonasi di area berisiko tinggi, termasuk sempadan sungai yang dinilai harus dibebaskan dari permukiman.
Selain itu, ia mendorong pemerintah memberlakukan moratorium serta menjalankan program penanaman kembali (reboisasi) di wilayah yang telah gundul.
Sagala juga menyerukan agar pembangunan mengadopsi kerangka ekologi politik. Ia menekankan setiap pemberian izin dan pembangunan perlu melalui perhitungan cost-benefit yang jujur, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya bersifat sesaat dan tetap memperhitungkan risiko ekologi jangka panjang, termasuk dampak perubahan iklim.
Pembiayaan dan asuransi risiko bencana
Terkait pembiayaan, Sagala menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan tunggal pada APBN dan beralih ke Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Skema ini mengombinasikan retensi, melalui penggunaan dana siap pakai, dan transfer risiko.
Ia menyampaikan bahwa APBN dinilai tidak akan cukup untuk menutup potensi kerugian tahunan yang dapat mencapai Rp50 triliun, terlebih dengan adanya ancaman perubahan iklim. Karena itu, menurutnya, skenario pembiayaan perlu dimasukkan dalam model agar kesiapan pendanaan dapat dirancang sejak awal.
Implementasi transfer risiko, kata dia, sudah mulai dilakukan melalui program Asuransi Barang Milik Negara (BMN), yakni pengasuransian aset pemerintah seperti bangunan dan jembatan. Dengan perlindungan ekonomi terhadap aset negara, pemerintah dapat mengalihkan fokus pendanaan pada sektor lain yang belum tercakup, terutama masyarakat.
Peran Pooling Fund Bencana
Mengenai Pooling Fund Bencana (PFB), Sagala berpandangan mekanisme dana bersama ini belum akan langsung mengurangi ketergantungan pada APBN dalam waktu dekat karena porsi terbesar tetap berada di APBN. Namun, ia menilai PFB dapat memperkuat pendanaan yang ada, menutup kekosongan fiskal, dan mengatasi kelambatan administrasi yang kerap terjadi dalam penyaluran dana APBN.
Ia menekankan PFB perlu dikaitkan secara integral dengan pemodelan risiko (risk model) yang komprehensif agar efektif menutup celah pendanaan. Menurutnya, PFB juga harus fleksibel untuk mengakomodasi keragaman tingkat ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, bagi kelompok yang mampu, mekanisme ini dapat mendorong pembelian asuransi sebagai perlindungan diri. Sementara bagi masyarakat miskin atau ekstrem, PFB dapat berperan melalui skema subsidi atau bantuan langsung.
Sagala menambahkan, unsur edukasi juga perlu diperkuat dalam PFB untuk meningkatkan kemampuan mitigasi di tingkat komunitas dan mendorong masyarakat memilih lokasi tinggal yang aman. Ia menegaskan Pooling Fund Bencana berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat pendanaan yang sudah ada demi meningkatkan ketahanan bangsa menghadapi bencana.
