JAKARTA — Pemerintah diminta menyampaikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan secara lebih komprehensif agar masyarakat dapat menilai kinerja fiskal secara utuh, tidak hanya dari angka-angka agregat.
Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi menilai capaian APBN hingga Juni 2026 yang mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kondisi fiskal masih berada dalam batas yang terkendali.
Namun, Iyuk menekankan publik juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong penerimaan negara. Ia menilai pemerintah perlu memaparkan sektor-sektor yang mengalami kenaikan pembayaran pajak, sektor yang masih melambat, serta perkembangan penerimaan dari bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Iyuk, rincian tersebut penting untuk membaca kondisi riil perekonomian nasional. Jika pertumbuhan penerimaan hanya ditopang beberapa sektor sementara sektor lain melemah, pemerintah dinilai dapat lebih cepat menyiapkan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain pendapatan, Iyuk juga menyoroti perlunya penguatan transparansi belanja negara. Ia menyebut pemerintah perlu menjelaskan realisasi belanja kementerian/lembaga serta pelaksanaan program-program prioritas agar masyarakat bisa menilai efektivitas penggunaan anggaran.
Ia menilai publik tidak cukup hanya diberi informasi bahwa belanja negara berjalan baik. Menurutnya, masyarakat juga perlu mengetahui anggaran digunakan untuk program apa, sejauh mana penyerapannya, serta apakah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Iyuk mengatakan keterbukaan informasi fiskal merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah. Dengan data yang lebih rinci, pelaku usaha, akademisi, dan investor dinilai dapat membaca arah perekonomian secara lebih akurat dan tidak semata bergantung pada indikator makro.
Ia juga berpendapat penyampaian APBN yang terinci dan berkala dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal karena perkembangan penerimaan dan belanja bisa dievaluasi secara objektif. Menurutnya, semakin lengkap informasi yang disampaikan, semakin mudah publik menilai apakah perbaikan penerimaan bersumber dari pemulihan ekonomi yang berkelanjutan atau dipengaruhi faktor yang bersifat sementara.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perlambatan defisit dipengaruhi dua faktor, yakni sisi belanja dan penerimaan. Dari sisi belanja, ia menilai kondisi tersebut terkait penghematan belanja dari MBG yang diefisiensikan secara signifikan.
Nailul juga menyoroti realisasi belanja negara yang menurutnya masih di bawah penerimaan. Ia menyebut belanja negara baru mencapai 43,1 persen dari APBN, sedangkan penerimaan negara mencapai 46 persen terhadap APBN, sehingga defisit cenderung melambat.
Dari sisi penerimaan, Nailul mengatakan terdapat kebijakan penahanan restitusi. Ia menyebut adanya penurunan restitusi yang diminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
