ISTANBUL — Seorang profesor emeritus hukum internasional dari Universitas Princeton dan mantan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk Palestina menilai Israel selama ini mampu membentuk wacana publik mengenai perlakuannya terhadap Palestina, terutama di negara-negara Barat. Menurutnya, keberhasilan hubungan masyarakat terbesar Israel terlihat pada cara mengelola tanggapan media di Amerika Utara dan Eropa terhadap peristiwa 7 Oktober.
Dalam pandangannya, respons Israel kerap digambarkan semata sebagai tindakan keamanan defensif terhadap “teroris Palestina”, menyusul serangan mendadak yang disebut tidak beralasan dan biadab oleh Hamas. Ia menyebut distorsi pemahaman publik itu memberi ruang politik bagi pemerintah Barat untuk mempertahankan dukungan militer, diplomatik, dan intelijen kepada Israel, sementara kekerasan di Gaza terus berlanjut.
Penulis menilai salah satu dimensi utama dalam pembingkaian tersebut adalah pemutlakan tanggal 7 Oktober, yang menurutnya menciptakan kesan keliru seolah-olah Gaza berada dalam kondisi damai dan tenang hingga diserang. Ia menyatakan konteks dari sudut pandang Palestina berbeda, dengan menekankan bahwa penduduk Gaza telah hidup di bawah pendudukan sejak Perang 1967 dan menghadapi blokade yang diberlakukan pada 2007, yang disebutnya menyebabkan penurunan kualitas hidup secara bertahap dan disengaja.
Ia juga mengangkat klaim bahwa Hamas pernah didorong Washington untuk meninggalkan perjuangan bersenjata dan menempuh jalur politik agar stigma sebagai organisasi teroris dapat diakhiri. Mengikuti saran tersebut, Hamas ikut pemilihan Gaza pada 2006—pemilihan yang disebut diperkirakan akan dimenangkan pihak lain oleh AS dan Eropa. Namun, setelah Hamas menang dalam pemilihan yang dipantau secara internasional, penulis menyatakan hasil itu tidak diterima di Tel Aviv dan memengaruhi Washington untuk mempertahankan Hamas dalam daftar teroris dengan persyaratan yang ia sebut tidak masuk akal.
Menurut penulis, sejarah kemudian bergerak menuju apa yang ia gambarkan sebagai rezim kontrol apartheid dan memuncak pada serangan yang ia sebut genosida di Gaza. Ia berpendapat, setelah kemenangan pemilu dan setelah menyingkirkan Fatah yang dinilainya korup dari kepemimpinan di Gaza, Hamas sempat menempuh jalur diplomatik. Ia menyebut Hamas, baik secara terbuka maupun lewat jalur belakang, berupaya menawarkan kompromi politik dengan Israel melalui gencatan senjata jangka panjang hingga 50 tahun, namun Israel disebut menolak mempertimbangkan inisiatif tersebut.
Penulis menilai penolakan itu membuat Hamas berada pada pilihan sempit: menyerahkan hak politiknya, termasuk hak menentukan nasib sendiri, atau kembali pada perlawanan dengan instrumen yang dimiliki. Ia menambahkan, sejak koalisi sayap kanan ekstrem Benjamin Netanyahu memimpin pemerintahan Israel pada awal 2023, koalisi itu memproklamasikan “Timur Tengah baru”, dan peta yang dipamerkan Netanyahu beberapa pekan sebelum 7 Oktober disebut menghapus Palestina.
Ia juga menyinggung aksi “gerakan untuk mengembalikan hak tanpa kekerasan” pada 2018 sebagai taktik paling agresif Hamas saat itu, yang menurutnya direspons Israel di perbatasan dengan kekerasan mematikan. Penulis menyebut situasi ini makin mempersempit pilihan Hamas. Ia menekankan pula bahwa sekitar 75% dari 2,3 juta penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengusiran paksa 1948 (Nakba).
Dalam bagian lain, penulis mengkritik apa yang ia sebut distorsi politik atas 7 Oktober. Ia menilai siaran berita awal Israel yang disebut membesar-besarkan kekejaman yang dikaitkan dengan Hamas menyebar luas secara global, digaungkan pemimpin politik dan media tanpa tuntutan bukti. Ia juga menilai tidak adanya pemeriksaan diri Israel terkait lemahnya keamanan perbatasan yang memungkinkan serangan besar dinilai mencengangkan, karena pembingkaian yang menyalahkan sepenuhnya penyerang dianggap mengalihkan tanggung jawab.
Penulis menyatakan pola ini memunculkan kecurigaan bahwa Israel membiarkan serangan terjadi. Ia menyebut adanya laporan luas tentang peringatan yang dinilai dapat diandalkan mengenai rencana serangan Hamas yang disebut telah disampaikan kepada Netanyahu dan pemimpin Israel lain pada hari-hari bahkan bulan-bulan sebelum 7 Oktober. Ia berpendapat hal tersebut membuat rencana Hamas tampak sulit tidak diketahui intelijen Israel, terlebih dengan kemampuan pengawasan yang disebut unggul dan adanya pelatihan serta gladi bersih yang diklaim berlangsung hampir terbuka.
Penulis juga menyoroti apa yang ia sebut “lampu hijau resmi” terhadap kekerasan pemukim di Tepi Barat setelah serangan 7 Oktober. Ia menambahkan bahwa pada akhir Agustus, Israel disebut melancarkan kampanye militer “ala Gaza” yang berfokus pada Jenin dan Tulkarm, dengan penjelasan yang ia nilai lemah.
Dengan menempatkan 7 Oktober dalam konteks tersebut, penulis menyimpulkan serangan Hamas memberi Israel dalih untuk melancarkan apa yang ia sebut respons genosida, sekaligus membuka fase yang ia pandang terkait pembersihan etnis dan peningkatan perampasan tanah. Ia menyatakan Tepi Barat, dalam pembacaannya, selalu menjadi bagian dari rencana pendirian “Israel Raya”. Karena itu, ia meminta perhatian diarahkan pada 9 Oktober—hari ketika respons Israel dimulai—untuk memahami signifikansi 7 Oktober.
Penulis menilai realitas yang ia sebut pembersihan etnis masih tertutup oleh fokus media Barat terhadap nasib sandera Israel, sementara agenda yang ia sebut ekstremis dari Netanyahu kurang dipahami publik. Menurutnya, Israel tidak dapat mempertahankan pembingkaian bahwa tantangan Hamas adalah terorisme semata tanpa dukungan kuat AS dan Eropa, terlepas dari biaya kemanusiaan dan dampak reputasi bagi kepemimpinan global Barat.
Ia menyebut penentangan aktif terhadap dukungan tersebut datang dari sumber-sumber Islam, dengan pusat diplomatik pada Iran serta inisiatif bersenjata Hizbullah dan Houthi yang menyatakan dukungan kepada Palestina. Meski demikian, ia menambahkan bahwa para pendukung Hamas itu tidak memainkan peran aktif atau yang terkonfirmasi pada 7 Oktober, namun peristiwa tersebut disebut memicu konflik yang lebih besar antara Barat dan Islam politik. Penulis menyatakan, dalam proses itu, rakyat Palestina menjadi korban selama setahun terakhir oleh apa yang ia sebut sebagai genosida terburuk sejak Holocaust.
Penulis juga menilai salah satu konsekuensi tak terduga dari 7 Oktober adalah melemahnya reputasi PBB dalam mencegah perang dan genosida. Ia menuduh Barat mengabaikan putusan yang ia sebut hampir bulat dari Mahkamah Internasional, dan menyimpulkan hal itu menunjukkan penghinaan terhadap otoritas hukum internasional bila bertentangan dengan kepentingan strategis. Ia menyoroti kontras antara penekanan pada kesucian hukum internasional dalam konteks Ukraina dan keterlibatan yang ia klaim terjadi dalam kekerasan di Gaza, yang menurutnya mencerminkan standar ganda dan kemunafikan moral.
Di sisi lain, ia menyebut perkembangan positif berupa meningkatnya aktivisme masyarakat sipil pro-Palestina, termasuk di negara-negara Barat yang mendukung Israel. Aktivisme itu, menurutnya, menantang pengabaian hukum internasional dan kemanusiaan oleh pemerintah Barat, dan berpotensi memicu gelombang dukungan populis baru bagi perilaku internasional yang dipandu hukum serta PBB yang lebih efektif. Penulis menutup dengan harapan agar tahun depan membawa perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina dan kawasan.
