Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan. Ia menilai evaluasi diperlukan agar kebijakan di sektor kesehatan dapat diukur dampaknya terhadap kualitas layanan maupun pembiayaan kesehatan nasional.
Obon menekankan pentingnya indikator yang jelas dan terukur dalam setiap kebijakan kesehatan. Menurutnya, indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai secara objektif apakah berbagai konsep yang dijalankan telah terintegrasi dan efektif dalam mendukung sistem pembiayaan kesehatan.
“Apakah berbagai konsep yang dijalankan saat ini sudah terintegrasi dengan baik dan dapat diukur dampaknya terhadap sistem pembiayaan kesehatan?” ujar Obon dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam rapat tersebut, ia mempertanyakan tingkat sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program-program strategis JKN, termasuk implementasi KRIS dan konsep patient journey dalam pelayanan kesehatan.
Obon juga menyoroti keberlanjutan program JKN, terutama terkait peserta yang dinonaktifkan oleh pemerintah daerah akibat kendala pembayaran iuran. Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Terkait penerapan KRIS, Obon menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa standar layanan yang diterapkan secara nasional harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas rumah sakit agar tidak memunculkan kesenjangan pelayanan.
Selain itu, Obon mendorong BPJS Kesehatan membuka informasi biaya operasional secara lebih transparan. Ia menilai keterbukaan tersebut penting untuk mengidentifikasi peluang efisiensi pengelolaan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi peserta JKN.
“Perlu ada kejelasan mengenai biaya operasional BPJS Kesehatan agar kita bisa melihat ruang-ruang efisiensi yang mungkin dilakukan dalam pengelolaan program,” katanya.
Obon menegaskan evaluasi implementasi JKN perlu terus dilakukan untuk memastikan program jaminan kesehatan nasional berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
