Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah memperkuat transparansi serta komunikasi kebijakan yang terintegrasi terkait penyaluran bahan bakar. Desakan itu muncul setelah adanya banyak laporan pemblokiran mendadak barcode BBM bersubsidi milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sejumlah daerah.
Novita menilai pemblokiran yang dilakukan secara sepihak mulai mengganggu aktivitas ekonomi produktif masyarakat, terutama sektor yang bergantung pada kepastian pasokan energi. Ia menyebut persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai urusan administrasi.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” kata Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai perubahan kebijakan energi yang diterapkan tanpa sosialisasi yang matang berisiko mematikan usaha rakyat. Menurutnya, sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil menjadi pihak yang paling terdampak langsung oleh persoalan dalam sistem digitalisasi subsidi.
Untuk mencegah kebingungan di tingkat akar rumput, Novita meminta pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya agar setiap perubahan atau pembaruan data kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh pelaku usaha sebelum pemblokiran dilakukan.
Selain itu, Novita menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi sumber tumpang tindih kebijakan energi dan industri di lapangan. Ia mendorong sinkronisasi regulasi yang lebih kuat antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina (Persero).
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antarlembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.
