PEKANBARU — Alokasi dana beasiswa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp62 miliar menjadi perhatian sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dinilai positif sebagai investasi di bidang pendidikan, namun diminta disertai pengawasan ketat agar terhindar dari kecurangan maupun campur tangan pihak tertentu.
Informasi mengenai kucuran anggaran beasiswa itu sebelumnya disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Riau pada Sabtu (9/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Muhammadiyah Riau Hendri Sayuti menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi penerima beasiswa. Ia meminta Pemprov Riau lebih terbuka agar penyaluran tepat sasaran dan tidak diwarnai praktik “titipan”.
“Kita berharap Pemprov Riau lebih terbuka terkait penerima beasiswa ini agar tidak ada titipan yang menerimanya,” kata Hendri, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, anggaran beasiswa diharapkan menyentuh kelompok yang menjadi prioritas dan benar-benar membutuhkan dukungan finansial, bukan mereka yang memiliki kedekatan akses dengan birokrasi. Hendri menyebut penerima beasiswa semestinya berasal dari keluarga kurang mampu, anak tahfiz Al-Qur’an, serta pelajar atau mahasiswa berprestasi.
Ia juga menilai perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak cukup hanya pada penyaluran dana. Pemenuhan hak pendidikan, kata Hendri, merupakan investasi jangka panjang bagi daerah agar generasi penerus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap kemajuan Riau.
Selain itu, Hendri meminta Pemprov Riau lebih responsif dalam menangani persoalan pendidikan tanpa harus menunggu munculnya pertanyaan atau protes dari masyarakat. “Kedepan semoga Pemprov Riau lebih peka terhadap dunia pendidikan, tidak harus masyarakat mempertanyakan terlebih dahulu baru pemerintah bergerak dan bertindak,” ujarnya.
