Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta transparansi dalam perhitungan investasi serta penetapan masa konsesi Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Menurutnya, kejelasan data diperlukan agar proyek strategis nasional tersebut berjalan akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Mori dalam rapat bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6). Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan rincian nilai investasi Tol Bocimi yang disebut mencapai Rp13 triliun.

Mori menanyakan apakah angka investasi tersebut sudah mencakup ruas Sukabumi Barat hingga Sukabumi Timur. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan masa konsesi, apakah dihitung sejak ruas awal beroperasi pada 2018 atau baru dimulai setelah seluruh ruas rampung pada 2027.

Ia menilai sejumlah aspek mendasar dalam skema investasi Tol Bocimi masih perlu dijelaskan lebih rinci. Mori menyoroti pentingnya keterbukaan mengenai nilai investasi, proyeksi lalu lintas kendaraan, serta dasar perhitungan masa konsesi yang ditetapkan. Data itu, menurutnya, dibutuhkan untuk memastikan proyek memiliki kelayakan ekonomi yang kuat dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut juga mempertanyakan dasar pemberian masa konsesi hingga 50 tahun. Ia menegaskan, penetapan konsesi semestinya bertumpu pada perhitungan yang terukur, mulai dari nilai investasi, tarif tol, hingga proyeksi jumlah pengguna jalan.

Karena itu, Mori meminta BPJT memaparkan data trafik harian serta membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia menilai informasi tersebut penting untuk memastikan apakah jumlah pengguna sudah melampaui target atau masih berada di bawah perkiraan, mengingat hal itu berkaitan langsung dengan kelayakan pemberian konsesi selama 50 tahun.