Partai politik bukan fenomena baru dalam Pemilu di Indonesia. Sejak Pemilu pertama pada 1955, partai-partai telah berkompetisi memperebutkan suara pemilih. Meski di berbagai negara—termasuk Amerika pada awal abad ke-20—kehadiran partai politik sempat menuai penolakan karena dianggap semata berorientasi kekuasaan, demokrasi modern pada praktiknya sulit berjalan tanpa partai.
Pandangan itu sejalan dengan pernyataan Schattschneider dalam Party Government yang menyebut demokrasi modern tidak dapat dibayangkan tanpa partai. Namun, dalam perkembangannya, partai politik di Indonesia dinilai semakin menonjolkan praktik yang lebih menguntungkan kelompoknya sendiri, terutama melalui berbagai strategi untuk menang dalam pemilu lima tahunan.
Praktik tersebut kerap dijelaskan melalui model “rasional-efisien” yang diperkenalkan Antony Downs dalam An Economic Theory of Democracy. Secara sederhana, model ini menggambarkan partai politik yang memusatkan energi pada aktivitas pemilihan dengan mengorbankan fungsi-fungsi lain. Pola itu terlihat ketika partai lebih sibuk mengupayakan kemenangan dalam kontestasi eksekutif maupun legislatif.
Pada Pemilu 2024—yang telah menyelesaikan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif—partai politik dinilai lebih banyak bergerak dalam agenda pemenangan. Sementara itu, fungsi partai sebagai wadah pendidikan dan sosialisasi politik sebagaimana termuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebut seolah kurang mendapat perhatian.
Alih-alih menonjolkan pertanggungjawaban kepada publik atas janji politik kader yang telah menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif, sebagian partai dinilai justru semakin mendekat ke pusat kekuasaan. Salah satu contoh yang disebut adalah klaim tim Presiden Joko Widodo dalam membangun “koalisi gemuk” pada Pemilu 2024, yang dipandang menunjukkan kecenderungan partai untuk berkonsentrasi pada kemenangan.
Figur Jokowi yang masih disukai mayoritas rakyat disebut menjadi pertimbangan partai untuk mendongkrak popularitas dan meraih simpati pemilih. Dalam situasi itu, kader partai di lembaga legislatif dinilai terlihat lebih dekat dengan Jokowi ketimbang menonjolkan peran pengawasan terhadap eksekutif. Beberapa ketua umum partai, seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Prabowo Subianto, bahkan menyatakan diri sebagai bagian dari tim Jokowi. Secara politik, langkah ini dianggap menguntungkan partai, namun dinilai berpotensi melemahkan mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
Dalam sejumlah momen kampanye, partai-partai yang berada dalam lingkaran Jokowi juga disebut lebih menonjolkan citra dan capaian pemerintahan ketimbang memaparkan capaian partai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Di sisi lain, NasDem dan PKB yang pada pemilu sebelumnya berada dalam lingkaran Jokowi, pada Pemilu 2024 memilih membangun poros baru di luar koalisi yang didukung Jokowi. Keduanya bersama sejumlah partai lain mengusung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dengan tema “perubahan”, yang diposisikan sebagai antitesis dari koalisi yang didukung Jokowi.
Dalam konteks periode kedua pemerintahan Jokowi, hanya PKS yang disebut benar-benar menempatkan diri sebagai oposisi. Karena itu, narasi perubahan dinilai masih rasional jika dibawa PKS. Namun, tema perubahan yang diusung koalisi yang di dalamnya terdapat NasDem dan PKB dinilai terkait upaya mendongkrak popularitas, khususnya untuk pemilihan legislatif, dengan memperhitungkan efek ekor jas dari pasangan calon yang didukung.
Penilaian bahwa narasi perubahan lebih merupakan strategi meraih suara pemilih diperkuat dengan cepatnya NasDem menerima kemenangan kubu Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, meski sengketa hasil Pemilu dari pasangan Anies–Muhaimin disebut masih akan berproses. Langkah itu juga dinilai tidak mempertimbangkan psikologi pendukung Anies–Muhaimin yang belum menerima hasil pemilu dan masih mengawal sengketa di Mahkamah Konstitusi. PKB kemudian disebut menyusul bergabung ke koalisi pemenang.
Sementara itu, PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 mengambil posisi berseberangan pada 2024 dengan mengusung Ganjar Pranowo–Mahfud MD. Dalam situasi tersebut, yang dinilai lebih menonjol ke publik adalah ekspresi kekecewaan terhadap kader yang pernah diusung sebagai presiden, ketimbang penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai narasi besar pencalonan Ganjar–Mahfud.
PDI Perjuangan juga dinilai menempatkan diri sebagai oposisi “dadakan” terhadap Jokowi, terlihat dari pernyataan sejumlah elite partai, termasuk Hasto, terkait kinerja dan langkah politik Jokowi dalam pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo. Sebagai partai penguasa selama 10 tahun terakhir yang menguasai legislatif dan eksekutif, PDI Perjuangan disebut luput menonjolkan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas janji politik pada dua pemilu sebelumnya, di tengah pandangan miring dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Secara keseluruhan, praktik yang ditampilkan sejumlah partai pada Pemilu 2024 dinilai menguatkan kecenderungan model rasional-efisien: partai menempatkan kemenangan sebagai tujuan utama. Dalam penilaian tersebut, PDI Perjuangan sebagai partai yang telah mapan secara organisasi sejak era Orde Baru disebut belum berhasil menghadirkan kompetisi yang sehat pada Pemilu 2024.
