Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan. Pesan itu disampaikan saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Di hadapan para pejabat negara yang hadir, Nusron mengingatkan agar pemimpin selalu berlaku adil dan berpegang pada aturan. Ia menilai, keadilan menjadi kata kunci utama dalam kepemimpinan dan tidak boleh dipengaruhi prasangka maupun perasaan.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron dalam tausiah menjelang azan magrib.
Menurut Nusron, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Ia menyebut sentimen semacam itu kerap muncul karena kedekatan organisasi atau ikatan emosional, misalnya berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan yang sama, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas pemimpin.
Ia menambahkan, meski ikatan emosional tidak bisa dihindari, seorang pemimpin perlu menjaga jarak agar keputusan tetap objektif. Nusron juga menekankan kehati-hatian sebagai bagian dari definisi keadilan dalam pengambilan keputusan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Nusron turut mengaitkan prinsip keadilan dalam pemerintahan dengan kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Ia menyebut setiap kebijakan yang diambil pemimpin seharusnya memberi kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya kebijakan yang aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Rifqinizamy, kondisi tersebut perlu menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih, sekaligus mendorong daerah membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi masing-masing. “Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama itu turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
