Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program terkait 3 Juta Rumah. Usulan itu juga mencakup percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa. Ia menyebut Kementerian ATR/BPN sedang mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan.
Menurut Nusron, percepatan RDTR dan revisi RTRW dibutuhkan terutama untuk penataan sertifikasi permukiman kumuh yang akan dibangun. Ia menjelaskan, penanganan sertifikasi dalam program ini tidak sepenuhnya bisa menunggu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena PTSL berbasis kewilayahan, sementara program perumahan ini bersifat tematik sehingga ada area yang belum tercakup PTSL.
Untuk dukungan terhadap program 3 juta rumah, Nusron mengatakan prioritas diarahkan ke daerah dengan tingkat sertifikasi yang masih rendah, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia juga menyebut Jakarta termasuk prioritas karena adanya permukiman kumuh.
Nusron memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran untuk menyelesaikan target program 3 juta rumah sekitar Rp672 miliar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah kementerian/lembaga membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api. Permintaan itu disampaikan setelah Presiden meninjau permukiman sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perum Perumnas, PT Kereta Api Indonesia, serta pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api Senen.
Dalam kunjungan tersebut, warga melaporkan telah tinggal di wilayah pinggiran rel selama puluhan tahun dengan kondisi hunian dan atap yang terbatas. Presiden meninjau langsung permukiman padat penduduk di bantaran rel Senen pada Kamis sore (26/3) tanpa pengumuman sebelumnya, dan disebut menyapa warga yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Presiden juga menyatakan pemerintah akan bergerak cepat menyiapkan pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel.
