JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan siap menjalani audit terkait pengadaan barang dan jasa di program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya membuka seluruh proses pengadaan untuk mencegah potensi penyimpangan. Menurut dia, kementerian berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Mensos juga menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam agenda itu, ia berencana melaporkan tahapan pengadaan yang telah berjalan sekaligus meminta masukan untuk perbaikan ke depan.
Ia menyebut masukan dari KPK akan menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki proses pengadaan tahun 2026. Koordinasi juga terus dilakukan dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Dalam pertemuan dengan KPK, Mensos akan menyampaikan data dan proses pengadaan untuk operasional Sekolah Rakyat. Ia juga akan menjelaskan pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi perhatian publik di media sosial.
Saifullah Yusuf menegaskan pengadaan dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menyatakan penetapan harga barang dilakukan berdasarkan survei pasar dan konsultasi.
Mensos menjelaskan setiap siswa Sekolah Rakyat menerima empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
