Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterangan resmi terkait isu pengadaan sepatu bagi siswa-siswi Sekolah Rakyat yang belakangan menjadi sorotan publik. Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Gus Ipul menegaskan Kemensos menaruh perhatian serius terhadap berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat. Sebagai respons, Kemensos membentuk tim khusus yang diketuai Wakil Menteri Sosial untuk melakukan pengkajian mendalam.
“Alhamdulillah sore ini kita bisa bersama-sama untuk memberikan penjelasan tentang isu yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat luas kaitannya dengan pengadaan sepatu di Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi siswa, siswi sekolah rakyat,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kementerian dalam menjaga akuntabilitas publik. Ia menyampaikan bahwa proses yang dilakukan tim khusus ditujukan untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif.
“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi penjelasan yang baik sebagai bagian dari bentuk transparansi, keterbukaan, responsif dan sebagaimana tekad kami kita ingin Kementerian Sosial hemat, layanan hebat tanpa korupsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan kronologi serta mekanisme penganggaran barang di lingkungan Sekolah Rakyat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menjelaskan, pengusulan anggaran melalui tahapan panjang yang diawali asesmen kebutuhan dan survei lapangan.
Robben menyebut tim dari Biro Umum dan Pusdikat sebelumnya melakukan studi banding ke sejumlah institusi pendidikan, antara lain SMA Unggulan CT Arsa di Sukoharjo, SMA Taruna Nusantara di Magelang, serta Boarding School Al-Hikmah di Batu, Malang. Dari asesmen tersebut, kebutuhan seperti sepatu, seragam, buku, dan lainnya diidentifikasi sebagai bagian dari proses penganggaran Sekolah Rakyat.
Setelah kebutuhan terpetakan, Kemensos melanjutkan penyiapan data dukung melalui survei harga pasar. Langkah ini dilakukan untuk menentukan harga kepatutan agar perencanaan tetap sesuai ketentuan dan prinsip efisiensi anggaran.
