Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen kementeriannya untuk menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI dalam pengelolaan sektor pariwisata nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja di Jakarta, Rabu (01/04/2026).
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Widiyanti.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pariwisata memaparkan capaian program, kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi, serta dampak dinamika global terhadap pariwisata. Salah satu perhatian yang disoroti adalah pengaruh konflik di Timur Tengah yang dinilai berpotensi memengaruhi arus wisatawan internasional ke Indonesia.
Pemerintah, menurut Widiyanti, menyiapkan langkah mitigasi melalui penyesuaian strategi, termasuk pergeseran target pasar wisatawan. Kebijakan itu dirancang agar sektor pariwisata tetap adaptif terhadap perubahan situasi global.
“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” kata Widiyanti.
Menanggapi paparan pemerintah, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyatakan pihaknya memahami laporan tersebut, namun meminta tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi itu mencakup penataan struktur anggaran agar lebih proporsional dan tepat sasaran, serta penghitungan matang terhadap program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian target sektor pariwisata nasional.
DPR juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara dan penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi serta sertifikasi usaha pariwisata. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga aspek konservasi, keselamatan wisatawan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu, penguatan sektor MICE internasional turut menjadi perhatian, termasuk koordinasi lintas kementerian terkait kebijakan visa. DPR menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, strategi digital dinilai perlu diperkuat dengan menonjolkan narasi keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global. Kementerian juga diminta mengarahkan program vokasi pada penciptaan lapangan kerja yang nyata, serta mendorong pengembangan pariwisata regeneratif yang berfokus pada restorasi lingkungan dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Widiyanti menyampaikan apresiasi atas masukan DPR dan menilai pengawasan serta dukungan Komisi VII penting untuk penyempurnaan kebijakan pariwisata ke depan.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” ujar Widiyanti.
