Dinamika politik Pakistan menguat menjelang pemilihan umum parlemen yang direncanakan berlangsung pada Januari 2024. Dua partai besar, Partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP), disebut berupaya meraih kursi terbanyak di parlemen agar dapat membentuk pemerintahan sendiri.
Sebelumnya, setelah Imran Khan tersingkir dari jabatan perdana menteri, terbentuk pemerintahan koalisi yang melibatkan PML-N, PPP, serta sejumlah partai agama dan partai kecil. Namun, menjelang pemilu, persaingan kembali mengerucut pada dua kekuatan utama tersebut.
PML-N tampak berupaya membawa kembali mantan Perdana Menteri Muhammad Nawaz Sharif ke arena pemilu demi memperkuat peluang kemenangan. Sharif baru kembali ke Pakistan dari London, tetapi partisipasinya disebut menjadi salah satu tantangan utama pemilu mendatang.
Meski PML-N mencalonkan Nawaz Sharif sebagai kandidat perdana menteri, terdapat persoalan hukum yang dapat menghambat langkahnya. Disebutkan ada keputusan pengadilan yang melarang Sharif melakukan aktivitas politik, sehingga keikutsertaannya dalam pemilu memerlukan putusan pengadilan yang membatalkan keputusan sebelumnya.
Di sisi lain, posisi Imran Khan juga menjadi faktor penting. Khan dipenjara terkait sejumlah perkara, termasuk korupsi. Dalam perkembangan terbaru, pengadilan menerima jaminan atas beberapa tuduhan yang diarahkan kepadanya. Walau Imran Khan telah terdaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu, kehadirannya dalam kontestasi masih belum jelas.
Situasi hukum yang melibatkan dua tokoh ini dinilai dapat memengaruhi jalannya pemilu. Pengadilan disebut menghadapi tekanan untuk menjaga keseimbangan dalam memutus perkara terkait partisipasi Nawaz Sharif dan Imran Khan.
Tantangan lain yang disorot adalah persoalan daerah pemilihan dan belum pastinya data pemilih. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pemilu terlambat dilaksanakan dari rencana awal.
Sejumlah pengamat menilai pemilu kali ini memiliki bobot lebih besar karena konteks hubungan luar negeri dan situasi keamanan. Abbas Fayyaz, pakar isu politik, mengatakan pemilihan parlemen mendatang menjadi sangat penting antara lain karena memburuknya hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat dan juga dengan Taliban di Afghanistan, sehingga pemerintahan berikutnya dituntut mampu menata kembali kebijakan luar negeri.
Morteza Haider, pakar isu politik lainnya, menilai pemilu turut dipengaruhi persoalan ekonomi dan isu imigran ilegal yang disebut berdampak pada posisi pemerintah. Ia juga menyebut pertimbangan pemerintah dalam situasi tersebut dapat dipengaruhi keputusan militer.
Pakistan juga disebut bersiap menggelar pemilu di tengah tantangan keamanan dengan negara-negara tetangga dalam beberapa bulan terakhir, serta dinamika hubungan dengan Amerika Serikat di tingkat internasional. Isu deportasi imigran ilegal turut disebut memengaruhi hubungan Pakistan dengan Taliban.
Dalam konteks itu, masyarakat Pakistan diperkirakan akan menyaksikan persaingan ketat antara PML-N dan PPP. Sementara itu, terkait partai Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Imran Khan, disebutkan bahwa jika pengadilan tidak mempertimbangkan partisipasi PTI dalam pemilu, maka partai tersebut tidak diperbolehkan ikut serta.
Mengingat posisi sosial Imran Khan, isu ini dinilai berpotensi memengaruhi proses pemilu. Sejumlah pihak menilai vonis penjara terhadap Khan berkaitan dengan upaya menyingkirkannya dari arena pemilu. Namun, munculnya kembali Nawaz Sharif dan upaya untuk memuluskan partisipasinya juga dinilai mengubah peta persaingan menjelang pemilihan.
