Dua pertanyaan besar mengemuka di tengah perang yang berkepanjangan di Gaza: mengapa dunia gagal menghentikan genosida, dan mengapa masyarakat Arab serta Muslim juga dinilai tidak berbuat cukup untuk menghentikannya meski telah berlangsung lebih dari 600 hari. Sementara kehidupan di banyak tempat berjalan seperti biasa, korban—termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia—terus bertambah dari hari ke hari.

Di Barat, sejumlah penulis dan akademisi mulai membangun literatur yang menelaah kegagalan komunitas internasional, dan diperkirakan akan berkembang seiring terbukanya akses ke Gaza bagi jurnalis, peneliti, dan lembaga sipil setelah perang berakhir. Namun, di dunia Arab, upaya kolektif yang sebanding disebut belum tampak; diskursus masih banyak bergantung pada inisiatif individu tanpa dukungan sistematis institusi akademik dan riset.

Tragedi Gaza juga ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: genosida bukan peristiwa tunggal, karena kekerasan serupa pernah terjadi di tempat lain dan disebut masih berlangsung di Sudan. Risiko pengulangan tragedi kemanusiaan dinilai tetap besar selama akar strukturalnya bertahan, termasuk dominasi kapitalisme global dan kegagalan hukum internasional ditegakkan secara adil.

“Kapitalisme genosida” dan keterlibatan korporasi

Menurut tulisan ini, genosida di Gaza tidak dapat dipahami hanya dari dimensi politik atau militer. Ia dipandang sebagai gejala dari proyek kolonialisme pemukim yang berakar lama dan kini mengambil bentuk yang disebut “kapitalisme genosida”: adanya kepentingan ekonomi, keterlibatan korporasi multinasional, dukungan sistemik negara-negara besar, disertai dehumanisasi terhadap rakyat Palestina serta penguasaan narasi publik global.

Rujukan utama yang dikedepankan adalah laporan Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, berjudul From Occupation Economy to Genocide Economy, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB pada sesi ke-59 (16 Juni–11 Juli 2025). Dalam laporan itu, Albanese menyusun basis data hampir 1.000 entitas bisnis yang disebut terlibat dalam pelanggaran HAM dan kejahatan internasional di Palestina, berdasarkan lebih dari 200 kontribusi berbagai pihak.

Beberapa hari setelah laporan tersebut dirilis, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Albanese. AS menuduhnya berupaya menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan Amerika serta Israel.

Laporan itu menempatkan kolonialisme dan genosida sebagai dua hal yang berjalan beriringan dalam skema “kapitalisme rasial kolonial”. Dalam konteks Palestina, perusahaan-perusahaan disebut berperan menopang sistem apartheid dan pendudukan ilegal Israel, termasuk dalam proses pemindahan paksa dan penggantian populasi. Setelah 7 Oktober 2023, infrastruktur pengendalian dan eksploitasi yang dibangun selama puluhan tahun disebut berubah menjadi sistem ekonomi-politik yang dimobilisasi total untuk penghancuran massal—dari “ekonomi pendudukan” menjadi “ekonomi genosida”.

Sektor industri yang disebut terlibat

Laporan tersebut menguraikan sektor-sektor industri yang dinilai berkontribusi. Industri persenjataan disebut sebagai tulang punggung, dengan perusahaan Israel seperti Elbit Systems dan Israel Aerospace Industries, serta dukungan perusahaan global seperti Lockheed Martin yang memasok jet tempur F-35. Kampanye pemboman intensif disebut menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom ke Gaza.

Dari sisi teknologi, sejumlah perusahaan disebut memasok infrastruktur komputasi awan, kecerdasan buatan, dan sistem pengawasan untuk kepentingan militer dan intelijen Israel, termasuk IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, dan Palantir Technologies. Dalam tulisan ini juga dikutip pernyataan CEO Palantir yang menyebut sebagian besar rakyat Palestina sebagai “teroris”, yang dipandang menunjukkan pengetahuan dan niat dari level eksekutif tertinggi terkait penggunaan kekuatan secara tidak sah.

Sektor konstruksi juga disebut terlibat melalui pasokan alat berat untuk penghancuran rumah dan infrastruktur Palestina. Perusahaan yang disebut antara lain Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo Group. Pasca 7 Oktober, alat-alat itu dikatakan dipakai untuk menghancurkan lanskap perkotaan Gaza sehingga menjadi tidak layak huni dan mencegah warga kembali.

Penguasaan sumber daya vital juga digambarkan sebagai bagian dari mekanisme kekerasan. Perusahaan air nasional Israel, Mekorot, disebut mengoperasikan pipa di Gaza hanya pada kapasitas 22 persen, dan kontrol pasokan air ini disebut digunakan sebagai alat pembunuhan massal. Di sektor energi, perusahaan seperti Chevron, BP, dan Glencore disebut terlibat dalam menopang konsumsi energi militer dan sipil Israel yang mendukung aneksasi dan penghancuran kehidupan di Gaza.

Sektor lain yang disebut mencakup pertanian, logistik, hingga pariwisata. Perusahaan seperti Netafim dan Tnuva dinyatakan diuntungkan oleh kolonisasi lahan. Amazon dan Booking.com disebut mendukung ekonomi permukiman melalui penjualan dan pemasaran produk serta properti dari wilayah pendudukan. Airbnb dituduh “mencuci laba” dari kejahatan perang Israel.

Di sektor keuangan, bank-bank besar seperti BNP Paribas dan Barclays, manajer aset seperti BlackRock dan Vanguard, serta perusahaan asuransi global seperti Allianz dan AXA disebut menyalurkan dana miliaran dolar ke obligasi pemerintah Israel dan perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan pendudukan dan genosida. Selain itu, lembaga amal berbasis agama juga ditengarai menjadi “penyandang dana utama” proyek-proyek ilegal.

Hukum internasional, putusan pengadilan, dan kebungkaman

Dalam tulisan ini disebutkan bahwa putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menyatakan keberadaan Israel di Palestina sebagai kolonialisme ilegal memberikan landasan hukum yang tegas. Namun, dunia dinilai tetap bungkam. Gaza digambarkan sebagai contoh kegagalan menjalankan hukum internasional, kegagalan mengedepankan kemanusiaan, serta kegagalan mengendalikan kapitalisme predator yang meraup keuntungan dari penderitaan.

Dehumanisasi dan penguasaan narasi

Pilar lain yang disebut memungkinkan genosida berlangsung dengan impunitas adalah dehumanisasi rakyat Palestina dan penguasaan narasi publik. Didier Fassin—antropolog, sosiolog, sekaligus dokter asal Prancis—dalam bukunya yang terbit akhir tahun lalu, menyebut situasi ini sebagai bentuk pengunduran moral dan persetujuan diam-diam atas pemusnahan Gaza, baik secara pasif melalui ketidakpedulian maupun aktif melalui pembenaran terbuka.

Narasi dominan di ruang publik global, menurut tulisan ini, tidak netral: ia dibentuk melalui manipulasi bahasa, penghapusan konteks sejarah, bias media arus utama, serta penindasan terhadap suara yang menolak ketidakadilan. Seruan gencatan senjata kerap dilabeli “anti-Semit”, sementara kritik terhadap pemerintah Israel—khususnya tokoh sayap kanan ekstrem—dicap sebagai ujaran kebencian. Menyebut kata “genosida” disebut dapat berujung pada pengucilan sosial, stigma, atau tindakan hukum.

Di titik ini, tulisan tersebut menggambarkan terjadinya “kematian bahasa”: kosakata dan tata kalimat dibentuk untuk menutup ruang diskusi dan membalikkan nilai. Militer yang menghancurkan ribuan rumah dan membunuh warga sipil disebut “bermoral”, penyerangan terhadap permukiman sipil disebut “respons”, dan agresi berkepanjangan disebut “perang Israel versus Hamas” sehingga seolah seluruh rakyat Gaza adalah bagian dari pertempuran.

Sejumlah laporan dari ruang redaksi media Amerika juga disebut menyebut adanya instruksi untuk membatasi penggunaan istilah seperti “genosida” atau “pembersihan etnis”, menyingkirkan istilah “kamp pengungsi” atau “wilayah pendudukan”, bahkan meminimalkan penggunaan kata “Palestina”. Label “terorisme” disebut diterapkan pada aktor non-negara, sementara kekerasan negara terhadap warga sipil cenderung disebut “kontra-terorisme”, meski korban jiwa lebih banyak berada di pihak yang diserang.

Narasi dominan juga dinilai menghapus sejarah dengan memulai cerita dari 7 Oktober 2023, tanpa konteks puluhan tahun pendudukan, blokade, dan penindasan. Mengingatkan konteks itu disebut kerap dianggap sebagai pembenaran kekerasan, seolah hanya ada dua pilihan: berpihak pada korban atau membela kekerasan.

Tulisan ini juga menyoroti bagaimana informasi dari warga Palestina kerap diperlakukan dengan keraguan, misalnya melalui penanda “menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas”. Padahal, data otoritas Palestina disebut telah lama digunakan PBB dan lembaga internasional lain. Bahkan, angka korban disebut kemungkinan lebih tinggi karena banyak jenazah tertimbun reruntuhan dan korban tak terdata akibat kekurangan fasilitas.

Pembunuhan jurnalis Palestina, pembatasan jurnalis asing, dan penyensoran berita dari Gaza disebut memperburuk situasi. Akibatnya, banyak laporan dan gambar disebut lebih banyak muncul melalui media sosial dan saluran alternatif.

Pembungkaman suara di kampus dan ruang publik

Penolakan terhadap perang dan seruan damai juga disebut menghadapi represi: demonstrasi damai dibubarkan, diskusi publik dibatalkan, dan individu yang mengingatkan sejarah Palestina dihukum secara sosial maupun profesional. Kritik terhadap kebijakan Israel atau ideologi Zionisme disebut kerap langsung diidentikkan dengan anti-Semitisme, yang berdampak pada akademisi kehilangan kontrak, pameran dibatalkan, hingga visa ditolak.

Setelah 7 Oktober, sensor diri di kalangan akademisi dan mahasiswa disebut meluas karena tekanan kelompok pro-Israel, politisi, dan donatur kampus. Dalam beberapa kasus yang disebut, mahasiswa pro-Palestina dikeluarkan, dosen dipecat, dan rektor dipaksa mundur. Kekerasan fisik terhadap demonstran pro-Palestina—termasuk dari komunitas Yahudi—disebut kerap diabaikan aparat, sementara korban justru ditangkap.

Universitas, yang digambarkan seharusnya menjadi pusat nalar dan nilai kemanusiaan, disebut justru berperan menopang struktur kekerasan melalui kerja sama dengan lembaga Israel, terutama dalam riset teknologi senjata dan pengawasan, yang dibingkai sebagai “netralitas akademik”.

Dukungan politik dan dana yang tak terbatas

Tulisan ini menilai dukungan Barat—terutama Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa—kepada Israel berlangsung hampir tanpa syarat. Bantuan militer disebut terus mengalir bahkan setelah Mahkamah Internasional menyatakan adanya “risiko nyata terjadinya genosida”. Dukungan itu dikaitkan dengan kepentingan industri militer yang menjadikan Gaza sebagai ladang uji coba senjata baru, selain alasan ideologis seperti dorongan “menebus dosa sejarah Holocaust” yang disebut ironisnya menambah penderitaan bangsa lain.

Motif lain yang disebut mencakup kepentingan geopolitik, keuntungan ekonomi, serta bias rasial terhadap dunia Arab dan Muslim yang menguat pasca 11 September. Fassin menyebutnya sebagai “penebusan dosa lewat perantara”, yang menurut tulisan ini membuka jalan bagi “Nakba kedua” terhadap rakyat Palestina.

Pada akhirnya, genosida di Gaza digambarkan sebagai buah dari sistem global yang membiarkan kapitalisme, kolonialisme, dan rasialisme bertaut. Ia disebut terjadi karena keuntungan ekonomi, dukungan negara-negara besar, pengendalian narasi, pembungkaman intelektual, dan pelemahan nilai kemanusiaan—di tengah masyarakat global yang mengklaim diri sebagai penjaga hak asasi manusia.

Tulisan ini kembali pada pertanyaan awal: mengapa dunia gagal menghentikan genosida di Gaza, dan mengapa komunitas Arab serta Muslim dinilai tidak berbuat cukup. Jawaban, menurut penulis, hanya dapat lahir dari keberanian menatap kebenaran dan kehendak untuk tidak menjadi penonton sejarah.