Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat kunjungan kerja pada Kamis (22/1). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kuliah umum bertajuk Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan semakin kompleks. Ia menyoroti persoalan kesenjangan kompetensi atau skill mismatch, keterbatasan akses pelatihan berkualitas, dominasi sektor informal, hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja.
Menurut Yassierli, tantangan ke depan juga mencakup otomatisasi dan digitalisasi, munculnya green jobs, perubahan pola kerja, serta persaingan tenaga kerja antardaerah dan global. Ia menekankan perlunya kesiapan pemerintah daerah dalam merespons dinamika tersebut melalui penguatan ekosistem ketenagakerjaan.
Selain itu, Yassierli mendorong perubahan pola pikir ASN. Ia meminta ASN menerapkan growth mindset, menjalankan meaningful work, serta meningkatkan profesionalisme dalam birokrasi. “Makna kerja tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh bagaimana pekerjaan itu dijalankan dan memberi dampak positif. ASN harus berintegritas, melayani dengan terbaik, berinisiatif, dan berinovasi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah menjelaskan struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang disebut menyumbang sekitar 80 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meski demikian, pemerintah daerah berupaya mengurangi ketergantungan tersebut dengan mendorong pertumbuhan sektor non-tambang.
Amar menyebut sektor non-tambang tumbuh positif rata-rata 7–8 persen per tahun, di atas rata-rata nasional. Ia juga mengatakan kondisi tersebut berdampak pada kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan pendapatan di penghujung 2025 disebut mencapai 140 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Amar menyinggung pentingnya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumbawa Barat. BLK yang berdiri sejak 2012 dinilai belum optimal dalam mendukung industrialisasi ketenagakerjaan. Padahal, meskipun tingkat pengangguran terbuka disebut turun dari 4,7 persen menjadi 3,15 persen pada akhir 2025, penyerapan tenaga kerja lokal masih terbatas.
Ia mencontohkan pembangunan smelter yang menyerap 12.000 hingga 14.000 tenaga kerja, namun sekitar 2.700 di antaranya berasal dari tenaga kerja lokal. Menurut Amar, kondisi itu dipengaruhi ketidaksesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kebutuhan industri, sehingga revitalisasi BLK dan penguatan pelatihan vokasi dinilai menjadi langkah strategis.
