Pengenalan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Pada November 2017, Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar US$300 juta atau sekitar Rp4,05 triliun kepada Indonesia. Dana tersebut bertujuan untuk membantu peningkatan belanja daerah, khususnya dalam administrasi pendapatan dan kebijakan perpajakan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves, menyatakan bahwa pinjaman ini dimaksudkan untuk melanjutkan kemajuan signifikan yang telah dicapai Indonesia, dengan menegaskan perlunya reformasi fiskal agar negara dapat memenuhi aspirasi pembangunan nasional.

Pengertian Fiskal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata "fiskal" sendiri berasal dari bahasa Latin fiscus, yang merujuk pada seseorang yang memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Inggris, istilah fiskal dikenal sebagai fisc, yang berarti pembendaharaan atau pengaturan arus uang dalam kerajaan.

Secara umum, fiskal menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat dan digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran dalam berbagai program guna mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti peningkatan produksi dan keseimbangan perekonomian.

Di Indonesia, kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah dalam mengarahkan perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan negara. Hal ini berbeda dengan kebijakan moneter yang lebih fokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat bunga untuk menstabilkan ekonomi.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan utama dalam memengaruhi jalannya perekonomian, antara lain:

• Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, devisa, serta sektor pariwisata. Contoh pengeluaran negara yang mendukung tujuan ini adalah pembangunan sarana dan prasarana umum, belanja persenjataan, proyek pemerintah, serta program kesejahteraan masyarakat.
• Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu tantangan utama negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,33% pada Februari 2017 menjadi 5,13% pada Februari 2018. Penurunan ini sebagian besar didukung oleh pelaksanaan kebijakan fiskal yang menjadi prioritas dalam menanggulangi pengangguran.
• Menstabilkan harga barang dan mengatasi inflasi. Fluktuasi harga yang tidak stabil dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sementara inflasi yang rendah bisa menghambat kesempatan kerja. Melalui kebijakan fiskal, diharapkan distribusi pendapatan nasional, investasi, dan kesempatan kerja dapat berjalan lebih baik.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak. Misalnya, penurunan tarif pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan penjualan industri, begitu pula sebaliknya.

Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat diklasifikasikan berdasarkan teori dan jumlah penerimaan serta pengeluaran pemerintah sebagai berikut:

Berdasarkan Teori

• Kebijakan fiskal fungsional: Kebijakan ini mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dengan fokus pada akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.
• Kebijakan fiskal yang disengaja: Merupakan kebijakan yang diambil secara sadar untuk mengatasi masalah ekonomi dengan memanipulasi anggaran belanja melalui perubahan perpajakan atau pengeluaran pemerintah. Bentuknya meliputi perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan sistem pemungutan pajak, atau kedua-duanya secara bersamaan.
• Kebijakan fiskal yang tidak disengaja: Bertujuan mengendalikan fluktuasi siklus bisnis, meliputi proposal pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

• Kebijakan fiskal seimbang: Penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki jumlah yang sama. Kebijakan ini menghindarkan negara dari pinjaman, tetapi dapat menimbulkan perlambatan ekonomi jika kondisi sedang tidak menguntungkan.
• Kebijakan fiskal surplus: Pendapatan pemerintah lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan menghindari inflasi.
• Kebijakan fiskal defisit: Pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi kelesuan ekonomi dan depresi, meskipun dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan.