Proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sampang menjadi sorotan setelah dinilai minim transparansi. Media Center Sampang (MCS) mendesak adanya klarifikasi terbuka terkait pelaksanaan proyek yang berada di bawah kendali Komando Distrik Militer (Kodim) 0828 Sampang.
Dalam rapat koordinasi darurat pada Senin (11/05/2026) sore, pengurus MCS membahas sejumlah hal yang dianggap janggal dan dinilai mengarah pada dugaan persoalan tata kelola anggaran. Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., menyoroti keterlibatan institusi TNI dalam proyek tersebut dan menilai pelaksanaannya terkesan tertutup.
Menurut Fathor Rahman, terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian MCS. Pertama, MCS menilai ada indikasi ketidaksesuaian antara total anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik di lapangan. Mereka juga menyoroti adanya perbedaan besaran dana antar titik pembangunan yang dinilai tidak disertai alasan yang jelas.
Kedua, MCS mempertanyakan keterbukaan dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disebut sulit diakses publik. Ketertutupan tersebut, menurut MCS, berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, maupun gratifikasi.
Ketiga, MCS menilai bangunan KDMP yang telah berdiri belum menunjukkan fungsi sebagaimana yang dijanjikan. Meski proyek disebut dikoordinasikan oleh jajaran Koramil, gedung-gedung yang sudah rampung dinilai belum beroperasi dan disebut hanya menjadi “monumen kosong”.
“Kami tidak butuh retorika. Masyarakat butuh transparansi nyata! Jangan sampai keterlibatan institusi dalam pembangunan ini justru dijadikan tameng untuk menghindari pengawasan publik,” kata Fathor Rahman dalam rapat tersebut.
Upaya MCS untuk meminta audiensi dengan Kodim 0828 Sampang belum membuahkan hasil. Dalam surat balasan bernomor B/174/V/2026, Dandim 0828 Sampang Letkol Inf. Dika Catur Yanuar Anwar, S.T., menyatakan belum dapat memenuhi permintaan klarifikasi. Kodim beralasan tengah fokus mempersiapkan kunjungan Pangdam V/Brawijaya untuk meninjau Brigade Teritorial Pembangunan (BTP).
Penundaan audiensi itu memunculkan spekulasi di kalangan aktivis mengenai keseriusan Kodim dalam mempertanggungjawabkan proyek KDMP kepada masyarakat. Namun MCS menyatakan penundaan tersebut tidak akan menghentikan langkah mereka.
Sekretaris MCS, Yevoe Dridaryanto, SE, menegaskan hak publik atas informasi perlu dihormati. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dipertaruhkan bila polemik terkait KDMP dibiarkan tanpa penjelasan.
“Kami menghargai agenda internal TNI, tapi persoalan hak rakyat atas informasi tidak bisa terus-menerus dikalahkan oleh urusan seremonial. Transparansi KDMP adalah harga mati demi menjaga marwah institusi dan kepentingan masyarakat luas,” ujar Yevoe.
Publik kini menunggu tindak lanjut setelah agenda kunjungan Pangdam selesai, termasuk apakah Kodim 0828 Sampang akan memberikan penjelasan terbuka terkait pelaksanaan proyek KDMP di Kabupaten Sampang.
