Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026). Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dewan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam aksi itu, massa mendesak agar KPK tidak berhenti pada penindakan awal. Mereka meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi di Tulungagung hingga ke akar persoalan tanpa pandang bulu.
Penasihat Hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menyatakan pihaknya meminta KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan.
“Kami memohon sekaligus menuntut KPK agar menuntaskan kasus OTT di Tulungagung sampai ke akar masalah. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Mujaddidyn yang akrab disapa Billy.
Selain isu korupsi, massa juga menyoroti lambannya penyelesaian konflik agraria. GEMPAR mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengaktifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Desa Ngepoh, Desa Nyawangan, Desa Picisan, serta Desa Kalitengah. Mereka menilai warga yang memperjuangkan hak redistribusi lahan kerap terhambat oleh oknum tertentu.
Sebagai bentuk ultimatum, GEMPAR memberi batas waktu dua bulan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada langkah nyata.
“Jika dalam dua bulan tidak ada langkah konkret, kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata Billy.
Menanggapi tuntutan massa, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan siap menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat. Ia menyampaikan komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel selama masa jabatannya.
Baharudin juga mengajak masyarakat turut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik publik menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola yang lebih baik.
